.webp)
Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) mewanti-wanti jajaran personel kepolisian untuk menjaga netralitasnya di pilkada serentak di Sulsel. Oknum polisi yang terlibat politik praktis akan diberikan sanksi tegas.
"Polri harus netral di Soppeng dan di semua daerah. Dan jika ada anggota yang melanggar, akan diproses langsung," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Zulham Effendy kepada detikSulsel, Jumat (15/11/2024).
Kombes Zulham mengatakan, pihaknya secara berkala mengingatkan setiap personel menjaga netralitasnya. Hal ini juga sudah menjadi instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada," imbuhnya.
Kombes Zulham juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Polda Sulsel, kata dia, terbuka dengan setiap keluhan dari masyarakat.
"Jika memang ada anggota yang terbukti silakan dilaporkan. Tindakan tegas ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk menjaga netralitas dalam Pilkada dan menjaga kepercayaan publik," tegas Kombes Zulham.
Kombes Zulham kembali menegaskan bahwa netralitas anggota Polri sudah wajib dijaga. Dia juga memastikan aparat kepolisian telah disiagakan untuk melakukan pengamanan tahapan pilkada di Sulsel.
"Netralitas Polri dalam Pilkada itu penting. Propam akan memastikan netralitas dan objektivitas Polri dalam pelaksanaan Pilkada," sambung Kombes Zulham.
(sar/asm)
