.webp)
Calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, menggelar kampanye terbatas di Kota Ternate. Dalam kesempatan itu, Sherly menerima banyak aspirasi dari warga, terutama aspek pendidikan dan kesehatan.
"Untuk pendidikan, semua program yang dilakukan di Morotai itu dasarnya hanya satu, karena almarhum (Benny Laos) mengalaminya di masa muda," ujar Sherly di hadapan warga, Jumat (8/11/2024).
Sederet unek-unek itu disampaikan oleh ibu-ibu saat Sherly bersama calon wakil gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe menggelar kampanye terbatas di Kelurahan Afe Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Jumat (8/11). Sherly kemudian menyentil masa lalu mendiang suaminya, Benny Laos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak bisa sekolah, paket c, tidak bisa berobat akhirnya punya penyakit bawaan, tidak punya rumah, pindah-pindah. Nah, pada saat menjadi bupati Morotai, semua yang tadinya beliau (Benny Laos) alami, beliau memastikan di pemerintahan dia, masyarakat Morotai tidak merasakan yang dia rasakan. Kemudian beliau bercita-cita mengimplementasikan di 9 kabupaten dan kota lainnya," katanya.
Lanjut Sherly, untuk jenjang SD dan SMP adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota, dan itu sudah digratiskan. Sedangkan SMA dan SMK di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi.
"SMP dan SMA itu punya namanya dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang sudah ada dari negara, APBN. Satu anak dapat sekitar Rp 1 juta. Jika dikelola dengan baik, seharusnya SMA/SMK tidak ada lagi iuran Rp 150.000 per bulan," tuturnya.
Sherly pun memastikan jika terpilih sebagai gubernur Maluku Utara, maka dalam waktu singkat akan meniadakan iuran tambahan bagi SMA/SMK. Dengan begitu, biaya sebesar Rp 150.000 bisa dimanfaatkan oleh orang tua siswa untuk keperluan lain.
"Jika saya terpilih jadi gubernur Maluku Utara, akan saya pastikan dalam jangka waktu pendek setelah APBD perubahan, untuk meniadakan iuran tambahan SMA/SMK. Jadi minimal sudah ada simpanan 150.000. So boleh mama-mama beli lipstik," tutur Sherly sedikit bercanda.
Sedangkan di bangku perkuliahan, skema yang akan diimplementasikan oleh paslon Sherly-Sarbin adalah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan seluruh kampus di Maluku Utara yang berakreditasi B. Nantinya, mahasiswa yang memperoleh IP di angka 2,7 akan memperoleh beasiswa.
"Minimal IP 2,7 akan mendapatkan beasiswa kuliah S1 gratis. Karena dibutuhkan keseriusan belajar. Harus lulus dalam waktu 4 tahun, 8 semester dengan IP 2,7 akan dapat beasiswa oleh Pemprov Maluku Utara," katanya.
Sedangkan di jenjang S2, Sherly mengaku tidak bisa mengakomodir semuanya, tapi akan diinventarisir sesuai skill dan kebutuhan pemerintah. Termasuk program-program studi tertentu, seperti dokter spesialis.
"Terutama spesialis kedokteran. Mungkin juga kehutanan, akan diberikan beasiswa untuk S2. Jadi khusus S2 dan S3 tidak berlaku umum, tapi menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan skill yang dibutuhkan," jelasnya.
Menyangkut pelayanan kesehatan, Sherly menyebut dalam program BPJS ada yang namanya universal health coverage (UHC). Sebuah daerah akan memperoleh UHC apabila 98 persen masyarakat memiliki BPJS.
"Belajar dari Morotai, ketika almarhum (Benny Laos) dilantik (sebagai bupati) Februari 2017, di Desember 2017 Kabupaten Pulau Morotai sudah (menyandang status) UHC," katanya.
Menurut Sherly, dari status UHC tersebut, siapa pun yang memiliki KTP Morotai meskipun tidak memiliki BPJS, akan mendapatkan pelayanan BPJS. Karena status Pulau Morotai sudah UHC.
"Itu artinya semua masyarakat Morotai yang punya kartu, tidak punya kartu, akan mendapatkan pelayanan gratis, makanya penting untuk semua daerah mendapatkan status UHC," kata Sherly.
"Bagaimana mendapatkan status UHC. Karena provinsi tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu kabupaten dan kota. Tapi gubernur itu pembina dari wali kota dan bupati, sehingga kita bekerja sama, baku gabung doi bayar masyarakat punya BPJS, biar status kabupatennya itu UHC," imbuh Sherly.
(ata/ata)
