2 Opsi PKS di Pilwalkot Makassar Usai Rencana Koalisi dengan Demokrat Batal

Potensi membentuk poros baru yang diwacanakan PKS bukan tanpa alasan. Anwar berhitung, masih ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang bisa saja diajak berkoalisi untuk membuka peluang terbentuknya poros keempat, termasuk menjajaki partai lain yang belum memberikan rekomendasi dukungan.

"Kan, (PKS) ada 6 kursi, kemudian juga masih ada PAN (3 kursi) yang belum menentukan sikap, partai-partai lain juga masih bisa untuk berpindah. Kan, ini belum sampai ke final, belum sampai ke pendaftaran," ungkapnya.

Namun Anwar menegaskan, PKS bukan berarti menutup pintu untuk bergabung dalam koalisi di antara 3 poros yang sudah terbentuk. Dia kembali mengatakan bahwa situasi Pilwali Makassar masih dinamis.

"Kita menunggu waktunya ini 10 hari (menjelang pendaftaran paslon di KPU), ya, masih panjang waktunya untuk bisa menemukan calon yang bagus. Kalau kita tidak mengusung sendiri, jelas kita akan bergabung ke salah satu dari tiga poros yang ada saat ini," jelas Anwar.

Calon Usungan PAN Tunggu DPP

Sementara DPD PAN Makassar belum menentukan arah dukungannya di Pilwali Makassar. Ketua DPD PAN Makassar Hamzah Hamid mengaku masih menunggu keputusan DPP PAN untuk menetapkan calon wali kota Makassar yang akan diusung.

"Saya sampai sekarang ini belum ada (informasi) juga. Jadi, sampai sekarang ini saya belum ini, ya, menunggu SK B.1-KWK," ujar Hamzah Hamid kepada detikSulsel, Sabtu (3/8).

Diketahui, ada lima kandidat yang sebelumnya mendaftar penjaringan Pilwalkot Makassar lewat DPD PAN. Mereka adalah Abdul Rahman Bando (politikus Demokrat), Indira Jusuf Ismail (istri Wali Kota Makassar Danny Pomanto), Munafri Arifuddin (Ketua DPD II Golkar Makassar), Andi Seto Gadhista Asapa (mantan Bupati Sinjai), Rezki Mulfiati Lutfi (anggota DPRD Sulsel Fraksi NasDem), Ahmad Susanto (Ketua KONI Makassar), dan Busrah Abdullah (politikus PAN).

"Jadi, tugas kita di bawah ini menjaring, membuka pendaftaran. Setelah itu kita laporkan ke DPP melalui DPW (PAN Sulsel) calon-calon yang mendaftar. Selanjutnya kewenangan DPP untuk mengeluarkan SK B.1-KWK," bebernya.

Hamzah menekankan PAN tentu punya hitung-hitungan sendiri untuk memenangkan kontestasi Pilwalkot Makassar. Kendati demikian, mengenai perihal itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPP PAN.

"Tentu variabelnya bagaimana kita berharap yang peluang besar untuk menang. Kami tinggal tunggu perintah saja. Yang pasti, ketika PAN bergabung ke salah satu kandidat, insyaallah itu menjadi kunci kemenangan," jelasnya.