Rapat paripurna tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), banjir kritik ke pemkot. Sejumlah legislator melayangkan kritik dan menyoroti kebijakan terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) hingga tim sukses (timses) wali kota dan wakil wali kota.
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (10/6/2025) sekitar pukul 10.20 Wita. Legislator PKB Andi Fudail yang pertama mengajukan interupsi usai proses penyerahan draft Ranperda RPJMD dan mengkritik soal penertiban PKL yang dilakukan pemkot.
"Itu penertiban PKL jangan terburu-buru meski itu Perda. Harusnya pemerintah pro masyarakat. Harus disiapkan tempat dulu untuk relokasi," kata Fudail dalam rapat.
Menurut Fudail, penertiban PKL itu meresahkan warga dan para pedagang kecil. Dia mengatakan, penertiban PKL ini bisa memunculkan persoalan ekonomi bagi pedagang.
"Yang terjadi sekarang tidak begitu. Sehingga masyarakat yang ditertibkan memunculkan persoalan. Terus kalau dia berhenti menjual itu kan dari sisi ekonomi berpengaruh pada pendapatan," ujarnya.
Dia mendesak Pemkot untuk menghentikan sementara penertiban PKL sebelum ada tempat yang layak. Fudail meminta pemkot untuk fokus menyiapkan dan membenahi lokasi tempat relokasi PKL.
"Kita minta hentikan dulu sebelum lokasi itu siap. Pemkot harus fokus untuk membenahi tempat relokasi," ucapnya.
Interupsi kemudian berlanjut dari Legislator Partai Gelora, Asy'ari Abdullah yang menyoroti tenaga ahli Dinas Kominfo yang diduga melibatkan oknum tim sukses. Dia juga menduga oknum tim sukses wali kota itu mengintervensi di Dinas Kominfo.
"Misalnya kontrak media dengan Kominfo itu saya dengar diatur oleh orang di luar pemerintahan (konsultan politik wali kota). Siapa memang dia? Kenapa dia mau mengatur?" cecar Asy'ari.
Asy'ari mempertanyakan 12 tenaga ahli kehumasan di Dinas Kominfo itu yang diangkat tanpa tugas yang jelas. Di antara nama tenaga ahli itu, ada sejumlah tim sukses wali kota.
"Ada juga saya dengar 12 tenaga ahli di ominfo. Kita tidak tahu apa kerjanya ini. Ada juga nama konsultan politik wali kota di SK itu. Ini kan tidak sesuai dengan inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran," bebernya.
Dia menduga tenaga ahli wali kota menjadi jalan untuk memberi pekerjaan bagi tim sukses. Asy'ari juga menerima informasi ada oknum yang mengatur anggaran belanja media di Dinas Kominfo.
"Saya melihat ini wali kota mau memberi pekerjaan timsesnya. Ini perlu menjadi perhatian Pemkot," kata dia.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video "Video: Viral Ambulans di Gowa Dipakai Angkut Motor-TV"
(asm/asm)