.webp)
Rapat paripurna penyerahan rancangan awal atau draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), banjir interupsi. Legislator bahkan sempat bersitegang.
Pantauan detikSulsel, rapat penyerahan draft RPJMD berlangsung di ruang paripurna DPRD, Selasa (10/6/2025) sekitar pukul 10.20 Wita. Rapat itu dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto. Proses penyerahan draft RPJMD itu awalnya berlangsung lancar.
Legislator mulai mengajukan interupsi usai penyerahan RPJMD. Sebanyak 8 legislator mengajukan interupsi untuk memberikan masukan dan kritik kepada Pemkot.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah masukan dan kritik sempat dijawab Wakil Wali Kota Hermanto. Namun legislator masih lanjut mengajukan interupsi. Legislator mempertanyakan sejumlah kebijakan Pemkot yang dituding tidak sesuai aturan dan meresahkan warga.
Para legislator mengkritik penertiban pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar yang dituding tebang pilih. Selain itu, legislator juga menyoroti program wali kota terkait seragam SMA hingga keluhan bantuan beras sejahtera.
Ketegangan terjadi saat Wakil Ketua DPRD Parepare Suyuti menanggapi interupsi sejumlah legislator. Dia menuding legislator belum move on dengan Pilkada.
"Mungkin belum move on dengan Pilkada," katanya.
Pernyataan itu sontak mengundang reaksi keras dari legislator Partai Gelora, Asy'ari Abdullah dan legislator PKS, Sappe. Mereka langsung membantah pernyataan Wakil Ketua DPRD dari NasDem itu.
"Itu keliru pak kalau mau disebut belum move on Pilkada. Apa maksudnya itu? Tolong kata-kata itu ditarik," kata Asy'ari Abdullah.
Sementara itu, Legislator PKS, Sappe juga menyanggah pernyataan Suyuti. Sappe mengatakan, pernyataan itu tidak boleh dikeluarkan dalam forum rapat paripurna.
"Tidak boleh lagi bahas Pilkada pak. Kita ini memberi masukan untuk supaya tata kelola pemerintahan di Parepare berjalan dengan baik sesuai aturan. Bukan lagi bicara Pilkada," ujarnya.
Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir yang memimpin rapat menenangkan legislator dengan memukul palu sidang. Usai rapat tenang, Kaharuddin mempersilakan Suyuti untuk melanjutkan tanggapannya.
Suyuti pun melanjutkan pernyataannya terkait penertiban PKL dan sejumlah kebijakan wali kota. Dia mengakhiri pernyataannya dengan memohon maaf kepada legislator yang sempat tersinggung.
"Ini rapat paripurna yang terhormat. Mari kita sama-sama hormati. Kalau ada hal teknis kita bisa bahas di komisi. Mohon maaf kepada rekan-rekan anggota DPRD jika ada kata-kata yang salah," pungkasnya.
(asm/ata)
