.webp)
DPD II Golkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), tiba-tiba riuh usai 9 pengurus kompak mengundurkan diri. Sosok Erna Rasyid sebagai ketua menjadi perdebatan.
Sembilan pengurus mengajukan pengunduran diri secara bersama-sama ke Sekretariat DPD II Golkar Parepare, Selasa (2/4). Belakangan, Ketua DPD II Golkar Parepare Erna Rasyid menanggapi pengunduran diri tersebut dan mengaku tidak khawatir ditinggal pengurusnya.
"Saya tidak gentar dan saya tidak merasa takut ditinggalkan. Saya hanya takut kalau Allah yang tinggalkan saya. Kalau manusia yang tinggalkan, saya tidak takut," kata Erna kepada detikSulsel, Selasa (2/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erna mengaku dirinya bisa mencari pengganti pengurus yang mengundurkan diri. Menurutnya, ada banyak kader yang antre untuk bisa masuk dalam jajaran pengurus DPD II Golkar Parepare.
"Insyaallah sudah banyak yang daftar kok (menjadi pengurus Golkar Parepare). Jadi mati satu tumbuh seribu," tegasnya.
Dia pun membantah tudingan pengurus yang mundur bahwa Golkar Parepare di bawah kepemimpinannya berjalan buruk. Meski begitu, Erna mengaku tetap menerima masukan dari pengurus yang memutuskan mundur sebagai bagian evaluasi.
"Intinya kalau dalam kepemimpinan saya, apalagi sudah ada 3 wakil ketua, saya akan introspeksi diri. Tetapi saya berusaha menjalankan partai politik tidak dengan serampangan," tegasnya lagi.
Istri mantan Ketua DPD I Golkar Sulsel itu menambahkan, capain 5 kursi di Pileg DPRD Parepare 2024 sudah menjadi prestasi yang membanggakan dan patut disyukuri. Perolehan itu membuat Golkar mampu mempertahankan kursi ketua DPRD Parepare.
"Itu prestasi besar bagi saya. Kalau saya dipandang tidak berhasil, di Sulsel hanya 6 kabupaten dan kota yang mendudukkan kembali sebagai ketua DPRD, yang lain tidak bisa," terangnya.
Alasan pengurus mundur di halaman selanjutnya.
Pengurus Mundur Sebut Golkar Parepare Tak Jelas
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Parepare Fadly Agus Mante salah satu yang mengundurkan diri. Dia blak-blakan menyebut arah Golkar Parepare tidak jelas di bawah kepemimpinan Erna Rasyid.
"Saya mundur dari kepengurusan karena melihat manajemen kepemimpinan bu Ketua Erna Rasyid Taufan yang tidak jelas arahnya," ungkap Fadly kepada wartawan, Selasa (2/4).
Fadly pun mengaku sudah tidak sejalan dengan gaya kepemimpinan Erna Rayid. Menurutnya, capaian Golkar Parepare di Pileg 2024 juga menurun dibandingkan Pileg 2019 lalu.
"Hasil pileg perolehan kursi yang target 6 (kursi) hanya bisa dapat 5, kemudian suara partai turun 2 ribuan dibandingkan (Pileg 2019) sebelumnya," kata Fadly.
Selain capaian pada Pileg 2024, Fadly juga menyoroti pola komunikasi Erna Rasyid. Dia menyebut ada sejumlah kebijakan Erna Rasyid yang diputuskan tidak melalui proses musyawarah.
"Partai Golkar dikelola secara like dan dislike. Seolah-olah partai Golkar ini perusahaan, pengurus diundang hanya datang rapat untuk menyetujui, bukan bermusyawarah," beber Fadly.
"Mestinya Ibu Erna sekali lagi bijak dalam mengambil keputusan, harus mengukur diri. Bagaimana mau mengurus Parepare, Golkar saja yang seratusan pengurusnya ini tidak bisa diurus," imbuhnya.
Makanya, Fadly mengaku khawatir situasi tersebut bisa berdampak pada capaian Golkar di Pilkada 2024. Dia berharap DPP Golkar turun tangan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja DPD II Golkar Parepare.
"Ya, perlu ada evaluasi dan ujungnya pergantian. Kalau energi Pileg dibawa ke Pilkada, saya agak pesimis Golkar bisa memenangkan kontestasi," ucap Fadly.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD II Golkar Parepare Rahman DJ yang juga mengundurkan diri mengaku gerah berada dalam struktur partai. Dia memutuskan mengundurkan diri karena internal partai yang dinilai tidak kondusif.
"Saya mengundurkan diri sebab situasi sudah tidak kondusif di internal partai Golkar Parepare. Biar saya berada di luar kepengurusan dulu agar ada pembenahan di internal," singkat Rahman.
Balasan Golkar Parepare di halaman selanjutnya.
Golkar Parepare Ancam Cabut Status Kader
Belakangan, Golkar Parepare mengaku tengah menelusuri dugaan pelanggaran AD/ART terhadap 9 pengurus yang mengundurkan diri. Golkar Parepare mengaku akan mencabut status keanggotaan mereka dari Golkar jika terbukti melanggar.
Sekretaris DPD II Golkar Parepare Hamran Hamdani menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam jika mereka terbukti melanggar. Selain pengunduran diri, mereka juga disebut akan dicabut keanggotaannya sebagai kader Golkar.
"Ini bisa dipikirkan itu kalau mereka terbukti melanggar AD/ART partai, bisa saja bukan hanya mundur dari kepengurusan tetapi diberhentikan dari keanggotaan sebagai kader partai," kata Hamran Hamdani saat ditemui detikSulsel, Selasa (2/4).
Hamran mengatakan sejumlah pengurus Golkar Parepare sudah menggelar rapat pada Selasa (2/4). Mereka menilai pengunduran diri 9 pengurus itu adalah upaya untuk mendiskreditkan Erna Rasyid Taufan.
"Jika dilihat surat pengunduran dirinya, mereka merasa mereka masih kader Golkar, hanya mundur dari kepengurusan," terangnya.
"Sudah ada beberapa pengurus harian mengusulkan karena ada alasan bla bla bagaimana perlakuan kepada Ibu Ketua (Erna Rasyid), ada teman pengurus DPD usulkan rapat pleno untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut," sambungnya.
Hamran juga menyebut pengunduran diri 9 pengurus tersebut tidak membuat DPD II Golkar Parepare kaget. Pasalnya, kata dia, di antara nama yang mundur sudah lebih dahulu masuk dalam rencana evaluasi untuk di-reshuffle.
"Kami dari DPD tidak terlalu kaget (9 pengurus mundur). Malah kami sebenarnya berpikir positif, kami diuntungkan karena sebenarnya imbas teman yang mengundurkan diri ini. Kami sudah rapat pleno bahwa kami akan melakukan rapat evaluasi setelah Pileg (di antara 9 pengurus masuk list evaluasi)," kata Hamran.
