.webp)
Kasus Masjid Terapung BJ Habibie Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dikeluhkan menolak menerima salat jenazah turut menuai sorotan dari DPRD Parepare. DPRD Parepare juga menyentil Taufan Pawe (TP) selaku ketua pengurus masjid lantaran menyebut keluhan tersebut fitnah.
Ketua Komisi II DPRD Parepare Muhammad Yusuf Lapanna mengatakan pihaknya sudah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta TP mengklarifikasi terkait polemik tersebut, Selasa (2/4) nanti. Yusuf menantang TP untuk hadir langsung memberikan klarifikasi di Komisi II DPRD Parepare.
"Jangan cuman membantah bahwa ini fitnah, tapi tidak berani hadir RDP di Komisi 2 klarifikasi semua kecurigaan jemaah dan masyarakat," tegas Yusuf Lapanna kepada detikSulsel, Kamis (28/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusuf menegaskan, kehadiran Taufan Pawe atau pengurus inti Masjid Terapung di RDP tersebut penting karena akan membahas sejumlah masalah pengelolaan. Selain terkait larangan memakai masjid untuk salat jenazah, juga ada sorotan soal pembangunan Masjid Terapung yang tidak tuntas dan tidak transparan.
"Ini kan banyak persoalan yang dicurigai jemaah Masjid Terapung dan masyarakat Parepare, mulai dari persoalan pembangunan 2 menara yang tidak tuntas, sumbangan yang tidak transparan dan kepengurusan yang amburadul, di mana banyak pengurus tidak mengetahui dirinya jadi pengurus inti," terangnya.
Yusuf menegaskan sudah mengundang Pengurus Masjid Terapung dalam RDP yang digelar Komisi II hingga dua kali. Namun tidak pernah sekalipun ada yang hadir memenuhi undangan.
"Kami sudah 2 kali mengundang pengurus Masjid Terapung melalui koordinasi Kabag Kesra tapi tidak pernah hadir. Kita harap di RDP Selasa (2/4) bisa hadir," ujarnya.
Taufan Pawe Singgung Fitnah
Taufan Pawe sudah membantah tudingan dirinya menolak warga yang hendak menyalatkan jenazah keluarganya di Masjid Terapung Parepare. Taufan merasa dirinya difitnah terkait larangan salat jenazah tersebut.
"Saya tidak pernah mengatakan pelarangan salat jenazah di Masjid Terapung. Ini fitnah yang akan kalian pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah SWT," kata Taufan Pawe dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (27/3).
Menurut Taufan Pawe, tudingan tersebut hanya dilontarkan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia yakin masyarakat mengetahui sepak terjangnya selama menjabat kepala daerah di Parepare.
"Tapi masyarakat Kota Parepare kenal saya. Tidak mungkin saya seperti itu," sambung Ketua DPD I Golkar Sulsel ini.
Masjid Terapung Bj Habibie, kata dia, tidak hanya sebagai tempat menunaikan ibadah. Taufan justru menegaskan jika masjid tersebut juga sebagai tempat menyelesaikan berbagai persoalan umat.
"Masjid Terapung dibangun untuk mempermudah segala kebutuhan seluruh umat. Apalagi kalau salat jenazah, tidak mungkin ada penolakan," ungkapnya.
Larangan karena restu TP di halaman selanjutnya.
Larangan Salat Jenazah Tak Dapat Restu TP
Polemik ini muncul setelah warga bernama Husain Almahdaly mengaku ditolak pengurus masjid saat hendak menyalatkan jenazah tantenya di Masjid Terapung BJ Habibie, Selasa (12/3). Husain menyebut Wakil Ketua I Bidang Idarah Masjid Terapung BJ Habibie, Muhammad Anzar, tidak mengizinkannya karena belum ada restu dari Taufan Pawe.
"Alasannya katanya tidak mendapat restu dari Taufan Pawe," kata Husain saat dihubungi, Selasa (26/3).
Husain akhirnya membawa jenazah tantenya ke Masjid Alfalah, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Jaraknya lebih jauh dibandingkan jika disalatkan di Masjid Terapung.
"Kami salatkan di Masjid Al Falah Cappa Galung. Dilewati Masjid Terapung sekitar 200 meter," jelasnya.
Ketua Komisi II DPRD Parepare Yusuf Lapanna menyayangkan adanya insiden itu. Dia menyoroti sistem perizinan untuk menggunakan masjid dengan keperluan salat jenazah.
"Jadi salah satu yang kami sayangkan memang sayangkan saat RDP kemarin, adanya warga jemaah masjid terapung yang meninggal tetapi imam masjid tidak berani salatkan tanpa ada izin dari ketua umum yang kebetulan Taufan Pawe," kata Yusuf.
Dia mengaku sudah banyak menerima keluhan warga terkait pengelolaan Masjid Terapung BJ Habibie. Pengurus masjid dinilai tidak transparan terkait pengelolaan saldo masjid.
"Warga tidak pernah tahu, kan biasanya kan ada papan bicara kas saldo. Itu jemaah yang tidak pernah tahu (tidak dituliskan)," bebernya.
Simak Video "Video: 3 Tersangka Kerusuhan DPRD Makassar Terancam Dipenjara Seumur Hidup"
[Gambas:Video 20detik]
(asm/asm)
