.webp)
Ketua Umum Pengurus Masjid Terapung BJ Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Taufan Pawe (TP) membantah warga yang mengaku ditolak menyalatkan jenazah keluarganya karena kebijakan pengurus masjid. TP menegaskan tudingan pelarangan tersebut adalah fitnah.
Diketahui, warga bernama Husain Almahdaly mengaku tidak diperkenankan menyalatkan jenazah keluarganya di Masjid Terapung BJ Habibie pada Selasa (12/3). Nama Taufan Pawe pun disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelarangan tersebut.
"Saya tidak pernah mengatakan pelarangan salat jenazah di Masjid Terapung. Ini fitnah yang akan kalian pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT," tegas Taufan Pawe dalam keterangannya, Rabu (27/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wali Kota Parepare Periode 2013-2023 ini heran dengan tudingan yang dialamatkan kepadanya. Taufan Pawe curiga ada unsur kepentingan politik di balik tuduhan tersebut.
"Jadi ini merupakan fitnah untuk menjatuhkan figur saya demi kepentingan politik," tutur Taufan Pawe.
Dia lantas sesumbar jika pembangunan di sektor keagamaan menjadi program prioritasnya selama dua periode memimpin Parepare. Taufan Pawe memilih menghibahkan gajinya sebagai kepala daerah demi pembangunan keumatan.
Menurut Taufan Pawe, tudingan tersebut hanya dilontarkan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia yakin masyarakat mengetahui sepak terjangnya selama menjabat kepala daerah di Parepare.
"Tapi masyarakat Kota Parepare kenal saya. Tidak mungkin saya seperti itu," sambung Ketua DPD I Golkar Sulsel ini.
Taufan Pawe menyadari, Masjid Terapung BJ Habibie yang didirikan di masa pemerintahannya itu bukan hanya sekadar tempat ibadah. Dia menegaskan, masjid dibangun sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat.
"Masjid Terapung dibangun untuk mempermudah segala kebutuhan seluruh umat. Apalagi kalau salat jenazah, tidak mungkin ada penolakan," imbuh Taufan Pawe.
Polemik Masjid Terapung BJ Habibie diduga menolak salat jenazah sempat bergulir dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Parepare pada Senin (25/3). Permasalahan ini muncul dari aduan Husain yang jenazah tantenya batal disalatkan di masjid tersebut.
Husain menuturkan, pihak keluarganya mulanya berkoordinasi ke Wakil Ketua I Bidang Idarah Masjid Terapung BJ Habibie, Muhammad Anzar. Husain hendak meminta izin agar masjid digunakan untuk salat jenazah.
"Saya datang minta izin di Pak Anzar sebagai pelaksana ketua (pengurus masjid) dan dia tidak izinkan," kata Husain kepada detikSulsel, Selasa (26/3).
Namun permintaannya ditolak oleh Anzar. Husain menyebut Anzar tidak memperkenankan salat jenazah di Masjid Terapung BJ Habibie karena kebijakan Taufan Pawe.
"Alasannya katanya tidak mendapat restu dari Taufan Pawe," sambung Husain.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Pengurus Masjid Diusulkan Dirombak
Ketua Komisi II DPRD Parepare Yusuf Lapanna menyayangkan adanya insiden tersebut. Dia menyoroti mekanisme perizinan dari pengurus masjid yang menyulitkan warga untuk menyalatkan jenazah di masjid itu.
"Jadi salah satu yang kami sayangkan memang sayangkan saat RDP kemarin, imam masjid tidak berani salatkan tanpa ada izin dari ketua umum (pengurus Masjid Terapung BJ Habibie) yang kebetulan Taufan Pawe," tutur Yusuf.
Legislator fraksi Gerindra ini juga menyinggung pengurus masjid yang tidak memenuhi panggilan RDP untuk memberi penjelasan terkait polemik itu. Dia lantas mengusulkan agar struktur kepengurusan Masjid Terapung dirombak alias reshuffle.
"Kalau hemat saya kesimpulannya perlu dilakukan reshuffle pengurus Masjid Terapung. Itu salah satu poin rekomendasi nantinya," tegasnya.
Sementara itu, Kabag Kesra Setda Kota Parepare Muh Islah enggan menanggapi polemik yang diakui sempat disoroti Forum Masyarakat Bahagia (FMB) itu. Dia memilih melimpahkan persoalan itu kepada pengurus masjid.
"Satu ji ini, undang Pak Taufan Pawe karena hampir semua titipan pertanyaan dari FMB (terkait penolakan salat jenazah), yang bisa menjelaskan itu Pak Taufan Pawe," ungkap Islah yang dikonfirmasi terpisah.
Islah berdalih tidak mengetahui alasan dibalik penolakan salat jenazah di Masjid Terapung BJ Habibie. Menurut dia, Pemkot Parepare tidak ada keterlibatan langsung terkait persoalan itu.
"Kalau teknis sekali itu harusnya pengurus masjid yang menjawab, bukan Pemkot. Domain Kesra tidak mengurusi internal masjid," jelasnya.
