.webp)
Polisi turun tangan mengusut dugaan pembalakan liar menjadi penyebab banjir bandang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan di hulu Sungai Latuppa yang diduga sebagai lokasi aktivitas alih fungsi lahan secara serampangan.
Diketahui, banjir menerjang empat kecamatan di Palopo, yakni Mungkajang, Wara, Wara Timur, dan Wara Selatan pada Kamis (28/3). Sejumlah material kayu yang diduga sebagai hasil pembalakan liar turut terbawa arus banjir hingga masuk permukiman.
"Iya soal itu (alih fungsi lahan dan pembalakan liar) kami sementara mendalami," kata Kasat Reskrim Polres Palopo AKP Sayid Ahmad kepada detikSulsel, Rabu (3/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahmad mengatakan, penyelidikan ini akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palopo. Pihaknya dalam waktu dekat akan turun di sekitar Sungai Latuppa, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Palopo.
"Kita nanti ajak DLH, itu kan batas Bastem Luwu juga," imbuh Ahmad.
Pihaknya memastikan akan menindak tegas pelaku yang melakukan pembalakan liar. Ahmad menegaskan, aktivitas pembalakan liar tidak dibenarkan karena merusak lingkungan.
"Pastinya kalau kami dapati kita akan proses, karena aktivitas ilegal itu juga yang memicu banjir bandang Palopo baru-baru ini," tegasnya.
Banjir bandang yang menerjang Palopo tidak hanya sekali terjadi. Dalam waktu sebulan, bencana hidrometeorologi itu dilaporkan sudah tiga kali terjadi.
Kondisi inipun dikeluhkan warga hingga menuntut Pemkot Palopo segera mencari solusi. Keluh kesah masyarakat itupun disuarakan sejumlah mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Palopo, Rabu (3/4).
"Masyarakat Palopo saat ini dihantui bencana banjir bandang setiap kali hujan turun. Sayangnya Pemkot Palopo sama sekali tidak mengambil tindakan," kata koordinator aksi demonstrasi Wiro saat ditemui di lokasi.
Massa menilai Pemkot Palopo tidak bergerak cepat melakukan mitigasi bencana. Mereka mempertanyakan solusi konkret yang diambil pemerintah terhadap bencana yang sudah beberapa kali terjadi.
"Dampaknya pasti ke masyarakat, setiap hujan turun masyarakat dilanda ketakutan, kerugian materil yang mereka rasakan sudah banyak karena banjir bandang terus terjadi," ungkapnya.
Massa juga mendesak pemerintah segera mengusut tuntas dugaan pembalakan liar dan alih fungsi lahan hutan yang diduga menjadi penyebab banjir. Wiro menegaskan hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
"Terus tunggu apa lagi, segera bertindak. Jangan cuma mengusut-mengusut saja, jangan sampai ada oknum yang bermain di sana," imbuh Wiro.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Solusi Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani
Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani mengakui banjir yang menerjang diduga karena adanya pembalakan liar di hulu Sungai Latuppa. Kondisi ini turut menyebabkan Palopo menjadi langganan banjir.
"Dalam sebulan ini sudah 3 kali banjir bandang. Debet air sangat tinggi, sungai maupun jembatan sudah tidak mampu, ditambah lagi ada material kayu," ujar Asrul kepada detikSulsel, Jumat (29/3).
Asrul menegaskan akan menurunkan tim untuk mengusut dugaan pembalakan liar tersebut. Aparat TNI dan Polri akan dilibatkan untuk melakukan penyelidikan.
"Insyaallah saya akan ajak polisi dan TNI cek ke sana, ini persoalan serius. Kita akan tindak kalau temukan aktivitas ilegal seperti itu," tegasnya.
Asrul mengungkap pihaknya menyiapkan solusi jangka panjang dan pendek untuk penanganan banjir. Solusi jangka panjangnya, Asrul akan meninjau ulang master plan penanggulangan banjir.
"Master plan yang digunakan sekarang adalah master plan 20 tahun yang lalu jadi sudah tidak sesuai, harus dibuat ulang," imbuh Asrul.
Sementara untuk solusi jangka pendek, Pemkot Palopo akan melakukan normalisasi sungai. Pihaknya menyiapkan anggaran Rp 30 miliar untuk pelaksanaan program itu pada tahun ini.
"Untuk 2024 kita sudah anggarkan Rp 30 miliar untuk normalisasi sungai dan penanganan muara. Itu hanya penanganan sementara, setidaknya mengurangi risiko banjir, untuk jangka panjang kita butuh master plan itu," tandasnya.
