Alarm Bahaya Kala Makassar Dilanda Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), hingga 12.717 rumah dari 6 kecamatan dilaporkan terdampak. Kondisi ini membuat Makassar khususnya wilayah terdampak berada dalam ancaman krisis air bersih seiring cadangan air semakin menurun.

Berdasarkan hasil data kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar sejak 1 Juni hingga 9 Juli 2026, enam kecamatan terdampak kekeringan tersebar di Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang dan Manggala. Total 50.342 jiwa dari 14.564 kepala keluarga (KK) mulai merasakan kesulitan mendapatkan air bersih.

"Data yang sekarang yang perlu kami informasikan bahwa sekarang secara umum sudah ada 50.343 jiwa yang terdampak di enam kecamatan di 14 kelurahan," kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli Tahar kepada wartawan, Sabtu (11/7/2026).

Kecamatan paling terdampak berada di Biringkanaya dengan jumlah 14.787 jiwa dan 4.084 rumah merasakan dampak kekeringan. Selanjutnya disusul di Tallo dengan 13.762 jiwa dan 2.862 rumah terdampak bencana kekeringan.

Di Kecamatan Tamalanrea ada 9.947 jiwa dan 2.922 rumah, Manggala 7.610 jiwa dan 1.959 rumah, Ujung Tanah ada 2.921 jiwa dan 645 rumah. Terakhir, ada 1.324 jiwa dan 245 rumah di Panakkukang terdampak kekeringan.

Fadli menuturkan, sebanyak 50% dari total 50.343 jiwa merasakan dampak langsung bencana kekeringan yakni sulit mendapatkan air bersih. Masyarakat yang merasakan langsung dampak kekeringan adalah warga yang selama ini memanfaatkan sumber air tanah.

"Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 50% masyarakat telah terdampak secara langsung, terutama warga yang selama ini mengandalkan air tanah sebagai satu-satunya sumber air bersih," paparnya.

Masyarakat yang masih bergantung pada sumber air tanah inilah yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut yang mengalami penurunan ketersediaan air paling signifikan.

"Sementara itu wilayah yang memperoleh pasokan air dari jaringan PDAM masih berada dalam kondisi relatif aman dan belum menjadi prioritas utama penyaluran bantuan air bersih," jelas Fadli.

Kendati begitu, warga yang bergantung pada suplai air PDAM bukan berarti tidak berada dalam ancaman bahaya. Kelompok warga yang memanfaatkan pasokan PDAM tetap masuk potensi krisis air bersih.

"Berdasarkan perkembangan cuaca dan kondisi sumber air baku, cadangan air PDAM diperkirakan akan terus mengalami penurunan," imbuh Fadli.

Fadli memperingatkan situasi yang semakin membahayakan jika kekeringan masih berlanjut. Dia memperhitungkan pasokan air dari PDAM hanya bisa bertahan dalam sebulan.

"Apabila kondisi cuaca kering seperti saat ini terus berlanjut, maka cadangan air PDAM diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 30 hari ke depan," terangnya.

Ancaman Kebakaran-Kesehatan di Balik Kekeringan

Bencana kekeringan tidak hanya memicu terjadinya krisis air bersih. Fadli turut memperingatkan adanya ancaman kebakaran hingga kesehatan di balik kekeringan yang berdampak di 6 kecamatan.

"Kalau kekeringan itu ada tiga dampak. Yang pertama adalah kekeringan itu sendiri, yang kedua adalah terpicu kebakaran karena cuaca panas, jadi gampang terbakar. Yang ketiga adalah gangguan kesehatan," beber Fadli.

Fadli mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan. Salah satu gangguan kesehatan yang berpotensi dialami warga akibat kekeringan adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Karena kekeringan bisa menyebabkan ISPA, sakit tenggorokan, penapasan, seperti itu. Itu kan berujung semua, beberapa dampak sosial juga ikut terjadi," terang Fadli.

Dia memperkirakan bencana kekeringan memasuki puncaknya pada September-Oktober 2026. BPBD Makassar pun mempersiapkan penetapan status keadaan darurat bencana yang bisa diberlakukan dalam tiga tahap sesuai kondisi.

"Pada saat ada kebencanaan itu, kita ada tiga status. Yang pertama adalah status siaga, yang kedua adalah status tanggap darurat, yang ketiga adalah status transisi atau pemulihan," jelasnya.

Makassar Segera Tanggap Darurat Kekeringan

Berdasarkan hasil asesmen dampak bencana kekeringan, Makassar direncanakan ditetapkan masuk dalam status tanggap darurat. Fadli mengatakan, kebijakan itu sisa menunggu keputusan dari Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin.

Status tanggap darurat itu rencananya akan ditetapkan dan diumumkan pada Selasa (14/7) pekan depan. Momen itu akan dirangkaikan dengan apel kesiapsiagaan di Tugu Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK).

"Hari Selasa (14/7) rencana penetapan status tanggap darurat kekeringan diumumkan langsung oleh pak wali saat acara apel kesiapsiagaan," ungkap Fadli.

Penetapan status tanggap darurat ini membuka semua unsur lintas sektor terkait untuk bekerja sama melakukan penanganan. Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) juga bisa dikucurkan untuk mendukung percepatan penanganan.

"Kalau anggaran tanggap darurat itu adalah anggaran BTT. Itu anggaran setiap tahun ada. Apabila tanggap darurat, langsung terpakai," paparnya.

Fadli belum merinci anggaran BTT yang dibutuhkan karena masih akan mengidentifikasi personel hingga logistik yang disiapkan. Namun yang paling penting penyaluran bantuan air bersih akan dipercepat.

"Penyalurannya juga dua macam, ada yang kita siapkan tandon di lokasi, kita bawa airnya. Ada juga air yang kita bawa langsung ke masyarakat. Tergantung nanti kondisi wilayahnya," jelas Fadli.