PR Besar dari Kasus Geng Motor Brutal di Makassar

Makassar -

Aksi geng motor yang kian brutal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menjadi sorotan sana-sini. Peran serta seluruh pihak dan ketegasan hukum adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan.

Terbaru, aksi geng motor brutal terjadi di Jalan Abu Bakar Lambogo (Ablam), Kecamatan Makassar, Minggu (10/5) sekitar pukul 01.00 Wita. Seorang bocah bernama Hilal (13) diserang secara brutal saat nongkrong di sekitar lokasi kejadian.

Polisi yang melakukan penyelidikan kemudian menangkap lima orang pelaku di lokasi berbeda yakni Farhan Galuh Ilfah (19), M Yasmin Mulfa (19), Muhammad Aswar (19), Ahmad Fadil (19), dan Muh Rifky (18). Sementara masih ada dua lainnya yakni AK dan RI yang buron.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana mengatakan, berdasarkan keterangan pelaku, penyerangan berawal ketika salah satu pelaku melintas di sekitar lokasi dan merasa sempat diancam akan dibusur. Pelaku kemudian mendatangi temannya untuk meminta bantuan melakukan penyerangan dengan membawa parang dan busur.

Penyerangan pun terjadi beberapa jam setelahnya. Sebelum melakukan penyerangan, pelaku dan teman-temannya terlebih dahulu meminum minuman keras.

"Ketika sampai di lokasi, ada orang di situ, itulah yang diserang. Jadi memang sudah ada dendam sebelumnya. Hanya beberapa jam," kata saat konferensi pers di kantornya, Selasa (12/5/2026).

Kendati demikian, Arya tidak ingin berspekulasi apakah aksi tersebut salah sasaran. Namun berdasarkan pengakuan korban, saat itu hanya nongkrong bersama teman sebayanya dan lalu tiba-tiba diserang secara membabi buta.

"Bisa jadi salah sasaran, bisa jadi tidak, tapi kalau pengakuan korban kan, dia duduk di situ nongkrong sama temannya seumuran, 13 tahun semua. Lalu, si orang yang melakukan ini kan dia lewat situ hanya mendengar, wah diancam mau dibusur gitu," bebernya.

DPRD Makassar Minta Tak Dipandang Enteng

Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham meminta kasus geng motor brutal tidak dipandang enteng. Kasus ini mesti menjadi perhatian semua pihak.

"Kondisi seperti ini sudah tidak boleh dipandang enteng lagi. Ini harus menjadi perhatian penting pemerintah kota untuk berkoordinasi dengan semua pihak dalam penanganan keamanan," ujar Ari saat dihubungi detikSulsel pada Selasa (12/5).

Ari menegaskan bahwa kunci utama pencegahan berada pada pengawasan di tingkat lingkungan. Ia mendesak agar RT dan RW lebih aktif memantau pergerakan pemuda di wilayah masing-masing.

Ia juga menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali mengaktifkan pos keamanan lingkungan (Poskamling). Hal ini dianggap perlu agar penjagaan keamanan bisa menjangkau titik-titik terkecil di pemukiman warga.

"Ada baiknya memang diaktifkan kembali Poskamling agar penjagaan keamanan terpecah sampai ke pos terkecil. Dengan begitu, masyarakat bisa terlibat langsung menjaga keamanan kota," tuturnya.

Lebih lanjut, legislator dari fraksi NasDem ini menyoroti lemahnya efek jera bagi para pelaku yang mayoritas merupakan anak di bawah umur. Ia secara pribadi berharap aparat kepolisian tidak ragu mengambil tindakan tegas jika kelakuan pelaku sudah di luar batas.

"Secara pribadi, kita tidak boleh melihat umurnya tapi lihat kelakuannya, kalau sudah melebihi batas toleransi seharusnya tidak pembinaan lagi tapi penahanan. Kalau hanya pembinaan, mereka merasa hanya dipindahkan lalu dilepas lagi tanpa ada efek jera," tegasnya.

DPRD Dorong Perwali Jam Malam

Ari menilai situasi keamanan di Makassar sudah dalam kondisi mencekam. Oleh karena itu, diperlukan aturan tegas untuk membatasi pergerakan para anggota geng motor.

"Ya seharusnya kalau sudah dalam kondisi mencekam harusnya Pemkot sudah mengeluarkan Perwali terkait jam malam," ujarnya.

Ari menilai maraknya aksi geng motor ini dipicu oleh lemahnya pengawasan di tingkat lingkungan. Ia pun mendesak Pemkot Makassar untuk lebih mengaktifkan peran ketua RT/RW sebagai langkah untuk mencegah aktivitas yang mencurigakan.

Menurutnya, ketua RT/RW memiliki peran krusial karena mereka yang paling mengenal profil warga di lingkungannya. Pengawasan dari tingkat bawah dianggap jauh lebih efektif sebelum kelompok tersebut berkumpul dan beraksi di jalan raya.

"Harusnya memang RT/RW ini digunakan atau mereka diaktifkan dalam bagaimana penanganan keamanan di wilayah masing-masing sehingga spot-spot kecil itu sudah kita jaga sehingga mereka tidak berkembang keluar," kata Ari.

"Karena kalau mau diantisipasi sudah bergerombol itu kan agak susah, makanya harus dipecah dari bawah. RT/RW kan punya pendapatan dari APBD Kota Makassar sehingga ini semua harus terlibat langsung," tambahnya.

Selain penguatan pengawasan, Ari menyarankan Pemkot mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (Poskamling). Langkah ini dianggap sebagai solusi agar pengamanan kota bisa menjangkau pemukiman padat penduduk.

legislator NasDem ini pun mengingatkan, jika kondisi ini tidak segera diatasi, citra kota akan berdampak buruk. Ia khawatir kurangnya keamanan kota bisa membuat para investor mengurungkan niatnya untuk ke Makassar.

"Bisa saja para investor yang tadinya mau masuk ke Makassar tapi karena Makassar tidak aman ya bisa saja mengganggu sehingga batal," pungkasnya.

Sahroni Minta Lumpuhkan Pelaku

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni turut menyoroti maraknya aksi geng motor di Makassar. Sahroni meminta pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan para pelaku.

"Saya minta seluruh Polda menginstruksikan secara clear kepada jajaran di Polres dan Polsek, agar anggotanya berani melakukan tembakan terukur di tempat kepada para pelaku. Lumpuhkan mereka, amankan, lalu proses hukum dengan tegas," ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Menurutnya, keterlambatan aparat dalam mengambil tindakan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, Sahroni mendorong kepolisian agar dibekali SOP dalam pelaksanaan tugas patroli di lapangan.

"Karena kalau aparat terlambat sedikit saja mengambil tindakan, justru nyawa masyarakat yang bisa hilang dibunuh oleh mereka. Pasukan patroli harus dibekali SOP yang kuat agar berani mengambil keputusan di jalan," tegasnya.

Sahroni menilai aksi geng motor di Makassar akan semakin bengal jika tidak ditindaki dengan tegas. Ia menekankan pentingnya ketegasan dari pihak aparat dalam menangani kasus ini.

Lebih lanjut, Sahroni berpesan agar tindakan tegas yang diambil tetap berada dalam koridor aturan. Ia mengingatkan bahwa penggunaan kewenangan tersebut sepenuhnya untuk melindungi masyarakat.

"Tindakan tegas yang terukur itu juga bukan untuk gagah-gagahan, semata-mata untuk melindungi masyarakat dan menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)," tutupnya.