.webp)
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menyoroti jaringan kabel bawah tanah yang menghambat drainase di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kondisi itu dianggap turut menjadi pemicu terjadinya banjir saat curah hujan tinggi.
Hal itu diutarakan Kepala BBWS PJ Suryadarma Hasyim saat audiensi bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Ruang Rapat Wali Kota Makassar, Senin (24/3/2025). Pertemuan itu membahas langkah strategis dalam menangani banjir yang kerap melanda Makassar.
"Salah satu kendala yang kami temukan adalah adanya kabel-kabel bawah tanah yang menghambat aliran air dari drainase sekunder ke drainase primer," kata Suryadarma dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suryadarma pun menekankan pembenahan infrastruktur drainase menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini untuk memastikan pengendalian daerah aliran sungai (DAS) berjalan dengan baik.
"Sistem drainase yang tidak berfungsi optimal dapat memperburuk kondisi banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi sungai-sungai, terutama Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo," jelasnya.
Dia menambahkan penanganan banjir memerlukan kolaborasi dengan semua pihak. Kerja sama ini diperlukan untuk memastikan sistem pengendalian banjir berjalan efektif.
"Permasalahan banjir di Makassar tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, BBWS, serta stakeholder terkait agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal," ujar Suryadarma.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi mengapresiasi masukan BBWS PJ. Dia menilai pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi banjir di Makassar.
"Kami sangat senang dan mengapresiasi perhatian dari BBWS. Silaturahmi ini memberikan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi terkait langkah-langkah yang bisa diterapkan agar banjir di Makassar dapat diminimalkan," ujarnya.
Terkait maraknya kabel dalam drainase, Appi mengaku perlu dibahas dengan berbagai stakeholder untuk mencari solusi. Dia pun mengusulkan akan mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan melibatkan kejaksaan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami akan mengadakan pertemuan kembali setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel dan stakeholder lainnya, agar solusi yang dirumuskan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku," imbuh Appi.
(sar/asm)
