.webp)
Antrean warga mengurus sertifikat tanah di Badan Pertahanan (BPN) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), membeludak dalam dua hari terakhir. Warga yang datang sejak jam 8 pagi bahkan tidak kebagian nomor antrean lagi.
"Saya mau ambil blanko untuk tanah dari AJB ke SHM, sekalian mau konsultasi apalagi saya baru mengurus ini. Sudah dua kali, minggu lalu juga tidak dapat antrean," ujar salah seorang warga bernama Andi (48) saat kepada detikSulsel di lokasi, Selasa (8/10/2024).
Andi menuturkan, dirinya sudah datang ke kantor BPN Makassar sejak jam 8 pagi tadi. Namun dirinya masih tetap tidak kebagian antrean karena warga yang datang membludak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Minggu lalu memang saya datang jam 12, tapi tadi sengaja datang pagi-pagi, jam 8, tapi tidak dapat juga antrean," keluh Andi.
Warga lainnya, Nunu (31) juga mengeluhkan hal serupa. Dia juga mengaku datang ke kantor BPN Makassar sejak jam 8 pagi namun tidak kebagian nomor antrean pelayanan lagi.
"Sudah lama saya urus selalu habis nomor antrean. Minggu lalu juga habis. Ini dikurangi lagi (antreannya) jadi harus stand by dari pagi karena jam 08.00 buka. Itupun jam 08.00 pagi sudah banyak orang antre di sini," ujar Nunu (31).
Warga Kecamatan Bantimurung, Maros ini mengaku kapok mengurus sertifikat tanahnya yang berada di Makassar. Apalagi dia harus menempuh perjalanan jauh dari rumahnya.
"Jadi harus ki cepat datang, kalau dari jauh ki sampai di sini habis antrean, yah terima risiko. (Besok datang lagi?) Kayaknya tidak mi, nanti pi lagi kalau ada mi aturan baru. Sudah 2 kali ke sini tapi tidak ada pi diurus," keluhnya.
Senada, warga bernama Anto (45) juga mengaku sudah antre namun tak kunjung mendapat nomor antrean selama dua hari terakhir. Dia menilai sistem pelayanan BPN Makassar tidak maksimal sehingga merugikan warga yang hendak mengurus sertifikat tanah.
"Sistem pelayanan BPN Makassar sangat tidak maksimal sehingga merugikan kami pengurus sertifikat. Harusnya profesional sesuai iklan-iklan yang disampaikan bahwa memberikan pelayanan yang baik dan profesional. Tapi apa yang dirasakan masyarakat tidak seperti yang diiklankan. Jauh berbanding terbalik," katanya.
Dia juga mengeluhkan layanan pengurusan sertifikat daring yang disediakan selama ini. Menurutnya, aplikasi yang tersedia masih berbelit-belit.
"Sistem online yang dipakai selama ini juga tidak sesuai harapan terlalu berbelit-belit. Baru tidak ada pelayanan khusus ke masyarakat, bagaimana cara meng-upload di my sertifikat, itu semua saya rasa harus diperhatikan pihak BPN," ujar Anto.
"Seperti sekarang ini kan apalagi masyarakat rumahnya jauh, kasihan mereka pulang balik. Jadi saya berharap BPN memberikan pelayanan yang terbaik dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dan lain-lain," tambahnya.
Dia mengaku, sertifikat tanah yang diurusnya sudah terkatung-katung selama 2 tahun. Hal itu, kata Anto, disebabkan minimnya informasi yang disediakan dalam pengurusan berkas.
"Akhirnya kita terkatung-katung, bukan cuma ini kita urus, banyak urusan kita mau lakukan, kerjaan lain sehingga ini terkadang kita datang di sini tidak ada lagi antrean. Inilah yang membuat kita resah, harusnya kementerian BPN ini betul-betul memperhatikan masyarakat," katanya.
Koordinator Kelompok Substansi Umum dan Kepegawaian ATR/BPN Makassar, Ashadi mengakui antrean membludak 2 hari terakhir. Hal itu disebabkan karena adanya peralihan aplikasi layanan dari My Sertipikat ke Sentuh Tanahku.
"Adapun terjadi membludak, kemarin kami ada aplikasi My Sertipikat, itu untuk layanan antrean dan berkas. Karena adanya surat pembatasan aplikasi dari kementerian makanya kami tidak bisa lagi menggunakan aplikasi My Sertipikat karena itu lokal untuk kantor pertanahan Kota Makassar," ujarnya.
Dia menyebut aplikasi My Sertipikat resmi ditutup. Sehingga pemohon atau warga harus datang langsung ke kantor BPN Makassar mengambil nomor antrean.
"Untuk itu kami beberapa hari ini sudah menutup aplikasi tersebut dan insyaallah besok kami sudah mau pakai aplikasi Sentuh Tanahku dari Kementerian ATR/BPN untuk antrean secara online supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Mudah-mudahan besok tidak terjadi lagi," ujarnya.
"Kami mohon maaf kepada warga Kota Makassar atau pemohon yang ingin mengurus sertifikatnya atas ketidaknyamanan ini," pungkas Ashadi.
(asm/sar)
