Kepala Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) Leonard Eben Ezer mengatakan pihaknya sedang mendalami penerimaan Asuransi Dwiguna PDAM Kota Makassar. Penerimaan asuransi itu sebelumnya terkuak di sidang dugaan kasus korupsi Rp 20 miliar PDAM Makassar.
Leonard awalnya berbicara tentang kasus PDAM Makassar yang saat ini sudah masuk ke tahap persidangan. Dia lalu mengatakan hasil-hasil persidangan akan ditelaah.
"(Kasus PDAM) Ini sudah masuk tahap persidangan. Dari semua hasil persidangan itu kita telah kembali," ujar Leonard kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).
"Penelaah ini harus dilakukan pengumpulan-pengumpulan lagi dengan alat-alat bukti, untuk memperkuat kebenaran," katanya.
Selanjutnya Leonard menjelaskan ada fakta-fakta baru yang ditemukan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi. Salah satunya adalah tentang penerimaan asuransi.
"Terkait penerimaan-penerimaan (asuransi digunakan) itu sedang kita teliti, karena kasus yang kita teliti tempusnya 2017, (namun) yang kemarin terbuka di persidangan 2016 ke bawah.
Jadi itu perlu kita telaah dulu. Kan berbeda. Yang kita bawa peristiwa di persidangan tantiem, dibuka di persidangan, penerimaan asuransi," bebernya.
Leonard mengaku pihaknya akan bersikap profesional menangani dugaan kasus korupsi di PDAM ini. Ia mengatakan tidak akan memihak pada satu pihak.
"Jadi percaya kita akan terus meneliti, dan percayalah tidak akan ada oknum-oknum yang kita zalimin. Percayalah kejaksaan, kejaksaan itu profesional menanganinya," katanya.
Sebelumnya diberitakan mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) PDAM Kota Makassar Kartia Bado mengungkap alur pembagian laba PDAM Makassar pada 2016 lalu. Alur tersebut mulai dari pengusulan pembagian laba hingga Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto turut menjadi salah satu penerima asuransi dwiguna jabatan sebesar Rp 600 juta.
Kartia Bado dihadirkan sebagai saksi di Ruang Harifin Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Senin (12/6). Kartia mengatakan bahwa Danny Pomanto telah menerima asuransi dwiguna sedikitnya satu kali pada tahun 2016.
"Yang saya ketahui baru 1 kali cair. Yang saya ketahui ya. Tapi saya lihat ada dokumen, sebelumnya ada juga namanya, jadi wallahu alam cair atau tidak," kata Kartia.
Jaksa penuntut umum kemudian meminta saksi mengungkap siapa nama wali kota sebagai penerima dana asuransi dwiguna jabatan tersebut. Saksi lantas menjawab wali kota dimaksud adalah Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.
"Yang saya ketahui atas nama Pak Ramdhan Pomanto," kata saksi.
Lebih lanjut, jaksa juga mempertanyakan berapa jumlah yang diterima oleh wali kota dan wakil wali kota saat itu. Terungkap Danny menerima sekitar Rp 600 juta.
"Pak Wali Kota (menerima) Rp 600.101.078 (sekitar Rp 600 juta)," jawab saksi.
Sementara mantan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal menerima sekitar Rp 453 juta. Jumlah tersebut dibacakan saksi setelah melihat dokumen yang ia bawa ke persidangan.
"Rp 453.755.520," katanya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video "Eks Dirkeu PDAM Sebut Walkot Makassar Terima Asuransi Dwiguna Rp 600 Juta"
(sar/hmw)