Jaksa Pertanyakan Alasan Danny Keluarkan SK Pembagian Laba PDAM Makassar

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto diperiksa sebagai saksi pada sidang dugaan kasus korupsi Rp 20 miliar PDAM Makassar. Danny dicecar jaksa soal SK Wali Kota yang menjadi dasar pembagian laba PDAM Makassar tahun 2015.

Danny Pomanto diperiksa sebagai saksi di Ruangan Harifin Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Kamis (22/6/2023). Duduk di kursi terdakwa Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi masing-masing sebagai bekas Dirut dan Dirkeu PDAM Makassar.

Penuntut umum awalnya bertanya kepada Danny terkait pengusulan pembagian laba PDAM yang diusulkan oleh terdakwa Haris Yasin Limpo selaku Direktur Utama PDAM Makassar pada tahun 2016 lalu.

"Seingat bapak, ada berapa kali permohonan penggunaan laba itu?" tanya jaksa di persidangan.

Danny menjawab pengusulan pembagian laba PDAM Makassar memang baru ada pada zaman Haris menjadi Dirut. Pasalnya, baru pada zaman Haris Yasin Limpo PDAM meraih laba.

"Seingat saya, yang jelas pada saat PDAM mengalami laba Pak. Inilah sejarah, selama ini PDAM mengalami kerugian, baru di zamannya pak Haris baru mengalami laba. Pada saat itulah bisa diusulkan penggunaan laba itu," jawab Danny di persidangan.

Jaksa kemudian lanjut bertanya apa saja bentuk dari pembagian laba tersebut. Danny menjelaskan bentuk pembagian laba PDAM Makassar diatur pada Pasal 20 Perda Nomor 6 Tahun 1974, yakni sehubungan dengan persentasi pembagian laba PDAM Makassar.

"Setahu saya itu diatur oleh Perda dan saya lihat itu pembagiannya sesuai dengan apa yang diatur di perda. Perda Nomor 6 Tahun 74 (1974)" kata Danny.

Menanggapi penjelasan tersebut, jaksa meminta Danny untuk menyebutkan apa saja yang diatur dalam Perda tersebut.

"Jadi penggunaan laba itu berdasarkan Perda Nomor tahun 1974. Itu apa saja pak yang disebutkan dalam Perda itu?" tanya jaksa.

Danny mengaku tidak mengetahuinya secara detail. Dia beralasan tidak hapal Perda tersebut karena terlalu teknis. Jawaban itu membuat jaksa menyebut sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 1974, yakni adanya jasa produksi sebesar 10 persen hingga adanya jatah untuk direksi sebesar 5 persen dari total laba dan Danny pun membenarkannya.

"Iya," jawab Danny.

Selanjutnya jaksa mencecar Danny soal pengusulan pembagian laba PDAM Makassar melalui SK Wali Kota Makassar.

"Untuk pembagian dalam Perda Nomor 6 Tahun 1974, itu apakah melalui wali kota?" tanya jaksa.

Danny lantas menjelaskan bahwa pihaknya tak serta merta mengeluarkan SK. Dia menyebut ada prosedur pengusulan pembagian laba dari direksi PDAM melalui dewan pengawas.

"Itu permohonan dulu (dari direksi), kemudian melalui dewas, kemudian kami sampaikan ke Kabag hukum dan Kabag ekonomi, karena ada di situ (kajiannya) benar tidaknya," jawab Danny.

Jaksa pun lanjut mencecar Danny apakah saat itu saksi memperhatikan adanya audit akuntan publik di balik surat permohonan pengusulan pembagian laba yang dikeluarkan oleh direksi PDAM.

"Jadi untuk pertimbangan-pertimbangan dari SK yang dikeluarkan oleh wali kota apakah pertimbangannya salah satunya hasil audit akuntan publik?" tanya jaksa.

Danny pun membenarkannya. Dia menegaskan PDAM dinyatakan mengalami laba berdasarkan audit akuntan publik tersebut.

"Oh iya karena labanya yang menetapkan laba hasil audit," katanya.

Jaksa pun menimpali pernyataan Danny dengan pertanyaan audit itu dilakukan oleh siapa. Danny menjawabnya bahwa audit dilakukan secara independen.

"Audit independen," jawab Danny.

Jaksa yang tak puas kembali bertanya siapa yang menunjuk audit independen tersebut. Danny mengakui tim audit itu ditunjuk oleh wali kota sebagai pemilik dari PDAM Makassar.

"Kalau tidak salah itu ditunjuk oleh pemilik PDAM (dalam hal ini Pemkot Makassar atau wali kota)," kata Danny.

Kendati demikian, Danny mengaku tidak menerima hasil audit tersebut. Dia menegaskan hasil audit tetap disampaikan kepada jajaran direksi PDAM Makassar.

"Tidak (menerima laporan dari tim audit) karena saya hanya menunjuk," katanya.

Jaksa lanjut menguji pernyataan Danny atas dasar apa ia mengeluarkan SK pembagian laba PDAM jika tidak pernah menerima laporan hasil audit yang menyatakan PDAM mengalami laba.

"Kalau disampaikan dewas bagaimana saudara tahu kalau penggunaan laba yang diusulkan direksi tersebut benar-benar mendapatkan laba?" tanya jaksa.

Danny mengatakan dirinya hanya mengetahui adanya laba PDAM Makassar berdasarkan surat permohonan pembagian laba yang diajukan jajaran direksi melalui dewan pengawas.

"Dari surat permohonan ada disampaikan laba," kata Danny.

Jaksa yang belum puas kembali mencecar Danny. Jaksa heran Danny menerima begitu saja klaim direksi bahwa PDAM Makassar benar-benar mengalami laba di tahun 2015.

"Kalau misalnya saya pemilik PDAM, untuk meyakinkan, untuk memberikan rasa kepercayaan ke saya bahwa benar-benar PDAM ada laba apa dasarnya kalau PDAM ini benar-benar untung bukan hanya dari permohonan. Kan hanya permohonan yang bapak lihat?" cecar jaksa.

Danny lalu kembali menjelaskan bahwa dia meyakini PDAM Makassar mengalami laba karena di sana sudah ada dewan pengawas.

"Karena di situ kan ada badan pengawas, pasti juga sudah dipersentasikan ke badan pengawas," katanya.

Simak di halaman berikutnya: BPK Temukan Kerugian Negara Usai Pembagian Laba PDAM Makassar...