Aksi Aipda Haerul melakukan vandalisme 'Sarang Korupsi' di Mapolres Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyita perhatian. Aipda Haerul juga terungkap pernah melontarkan dua kritikan terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Polres Luwu.
Kritikan tersebut diunggah oleh Aipda Haerul melalui akun media sosialnya pada 21 September 2021. Dalam unggahannya tersebut, Haerul menuding ada pungli pada proses penerbitan SIM C di Polres Luwu.
"Setelah melihat postingan tersebut saya berkomentar bahwa pada Sat Lantas Res Luwu Kuat melaksanakan PUNGLI (Pungutan Liar) di mana dalam proses Penerbitan SIM C," tulis Haerul dalam unggahannya.
Haerul mengaku warga yang mendaftar untuk membuat SIM C dimintai biaya sekitar Rp 200-300 ribu. Pungutan ini disebut Aipda Haerul tidak sesuai aturan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Pendaftar/Calon dimintai biaya yang tidak wajar dalam hal ini di atas biaya yang telah ditentukan sesuai PNBP," tutur Haerul.
Ngaku Honornya Dipotong
Tak sampai di situ, Aipda Haerul juga mengaku mengalami jenis pungli lain. Dia mengatakan hanya menerima dana penyelidikan dan penyidikan sebesar Rp 150 ribu.
"Mirisnya saat saya telah melimpahkan satu berkas asusila (tahap 2), dana penyelidikan serta penyidikan yang saya terima hanya Rp 150.000," tulis Haerul.
Haerul menuturkan dana yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Menurutnya anggaran di LPJ lebih besar dari yang dia terima.
"Sedangkan dalam LPJ pertanggungjawaban lebih besar yang telah dianggarkan. Tidak menutup kemungkinan pemotongan anggaran Dipa ini juga berlangsung pada Polres-polres yang ada di Jajaran Polda Sulsel," lanjutnya.
"Ternyata sejak itu baru saya ketahui bahwa seluruh anggaran Operasional seluruh fungsi (Reskrim, Intelkam, Binmas, Sat Lantas, Polsek jajaran Polres Luwu) telah dipotong/sunnat oleh para oknum Pimpinan Polres Luwu," sambungnya.
Simak selengkapnya: Bantahan Polres Luwu..
(hmw/tau)