Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai, Eks Kapolres-Wakapolres Jadi Saksi

Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai

Sidang Pelanggaran HAM Berat Paniai, Eks Kapolres-Wakapolres Jadi Saksi

Tim detikcom - detikSulsel
Kamis, 06 Okt 2022 09:22 WIB
Sidang pelangagran HAM berat Paniai Papua di PN Makassar.
Terdakwa Kasus pelanggaran HAM berat Paniai, Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu Foto: Xenos Zulyunico Ginting/detikSulsel
Makassar -

Sidang kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai, Papua kembali bergulir hari ini. Mantan Kapolres Paniai dan mantan Wakapolres Paniai dihadirkan sebagai saksi.

Sidang sedianya digelar di Ruang Bagir Manan, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (6/10/2022). Dua orang saksi yang dimaksud adalah AKBP (Purnawirawan) Daniel T Prionggo dan Paniai Kompol Hanafi.

Keduanya masing-masing menjabat sebagai Kapolres dan Wakapolres Paniai pada tahun 2014 silam, yakni pada saat penembakan dan penikaman terhadap sejumlah warga Paniai hingga menyebabkan 4 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka.


Dakwaan Kasus Pelanggaran HAM Paniai

Seperti diketahui, Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus yang juga dikenal peristiwa Paniai berdarah tersebut. Dia adalah mantan perwira penghubung Kodim 1705/Paniai yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

Tim jaksa penuntut umum (JPU) yang diketuai oleh Erryl Prima Putra Agoes sebelumnya menyatakan terdakwa melakukan pelanggaran HAM berat akibat kasus penembakan dan penganiayaan yang menewaskan 4 orang dan 10 lainnya luka-luka di Paniai, Papua pada 2014 silam.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Jaksa Erryl saat membacakan surat dakwaan di persidangan beberapa waktu lalu.

Dalam uraian dakwaannya, jaksa menyatakan terdakwa Isak ikut terlibat pelanggaran HAM berat karena membiarkan anggota Koramil 1705-02/Enarotali melakukan penembakan ke arah massa dan juga melakukan pengejaran serta penikaman dengan menggunakan sangkur di kawasan Pondok Natal Gunung Merah pada Senin 8 Desember 2014. Insiden ini diketahui menyebabkan 4 orang tewas.

"Padahal terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu yang mempunyai kewenangan secara efektif bertindak sebagai komandan militer dalam hubungannya dengan bawahannya tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan tindakan anggota yang melakukan penembakan dan kekerasan sehingga mengakibatkan 4 orang mati," ujar jaksa.

Dirangkum detikcom, berikut rangkaian pasal berlapis sebagaimana dakwaan tim jaksa penuntut umum.

Pasal 42

Ayat 1
Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

Huruf A
komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

Huruf B
Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pasal 7 Huruf B
Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 9 Huruf H
Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

Oleh sebab pelanggaran tersebut, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 yakni:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.



Simak Video "KontraS Pertanyakan Peran LPSK di Sidang Pelanggaran HAM Berat di Paniai"
[Gambas:Video 20detik]
(xez/hmw)