Berita Nasional

Saran agar Persidangan MA Digelar Terbuka gegara Hakim Agung Terseret Suap

Tim detikNews - detikSulsel
Senin, 26 Sep 2022 07:31 WIB
Apa Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung? Ini Penjelasannya
Foto: detikcom/Ari Saputra
Jakarta -

Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Amicus (TAM) meminta sidang di tingkat Mahkamah Agung (MA) digelar terbuka untuk umum. Ide ini muncul usai KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus suap.

Dilansir dari detikNews, perwakilan TAM, Johan Emanuel mengatakan terungkapnya kasus suap di MA menjadi momentum untuk pembenahan sistem peradilan. Diharapkan persidangan lebih terbuka.

"Ini sebenarnya menjadi momentum bagus untuk pembenahan sistem peradilan," kata Johan Imanuel dalam keterangan persnya seperti dilansir dari detikNews, Minggu (25/9/2022).


Sidang terbuka untuk umum menurut TAM didasarkan pada kenyataan saat ini yaitu upaya hukum banding, kasasi sampai peninjauan kembali (PK) dan uji materiil di Indonesia dilaksanakan dalam persidangan tertutup. Untuk itu perlu ditinjau kembali agar menjadi persidangan terbuka.

"Sebenarnya kalau persidangan transparansi itu lebih muda dipantau dan diawasi oleh masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya potensi pelanggaran hukum yang mungkin timbul dalam proses persidangan," ujar Johan Imanuel.

Pengacara lainya, Yogi Pajar Suprayogi berharap MA dapat membuat terobosan untuk mengubah sidang tertutup menjadi terbuka. Dalam artian terbuka sejak awal pemeriksaan hingga adanya putusan.

"Jika sejak awal pemeriksaan suatu perkara dibuka untuk umum, seharusnya setiap pemeriksaan di semua tingkatan tetap terbuka sampai akhir yaitu adanya putusan. Namanya sidang terbuka artinya terbuka lebar seluas-luasnya untuk masyarakat secara umum. Dalam artian memberikan akses kepada masyarakat luas untuk melihat jalannya persidangan," ucap Yogi.

Dia mengatakan saat ini MA telah memiliki sistem e-court, sudah seharusnya dimasukkan juga ke dalam sistem tersebut. Tujuannya masyarakat yang berperkara dapat kepastian hukum karena memantau langsung prosesnya di semua tingkatan.

"Dan penting juga setiap putusan untuk segera di upload ke sistem e-court juga, karena kalau masih manual dan tidak segera di upload ke sistem e-court maka besar kemungkinan ada transaksional pihak pihak yang berkepentingan sehingga MA untuk jajarannya harus menerapkan ketentuan khusus yang ketat terkait penerbitan putusan kedalam e-court," ucap Yogi.

Perwakilan lainya, Erwin Purnama mengatakan kasus korupsi di lembaga peradilan sangat mengecewakan dan menyedihkan. Sebab menurutnya MA seharusnya menegakkan keadilan bukan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

"Mengingat di dunia peradilan dan hukum di Indonesia yang seharusnya berdasarkan bukti tapi masih terdapat perbuatan curang dengan uang (menyogok). Para penegak hukum seharusnya menjadi pilar keadilan di bangsa ini, bukan menjadi jual beli kemenangan. Maka sebaiknya dapat ditinjau kembali agar menjadi persidangan secara terbuka dan transparan," kata Erwin Purnama.

Anggota TAM lainnya, Bireven Aruan mengatakan peristiwa transaksi perkara ini merupakan hal yang sudah lama terjadi. Namun selalu advokat yang dianggap sebagai pelaku utama.

"Meski keterlibatan advokat sebagai pelaku suap tidak bisa dibenarkan, namun banyak faktor yg menyebabkan hal tersebut harus dilakukan. Salah satunya adalah karena asumsi bahwa pihak lawan pun melakukan hal yang sama. Sehingga yang terjadi adalah transaksi antara hakim dan jajarannya dengan advokat selaku penyambung lidah klien. Kondisi ini sudah lama terjadi, kondisinya sangat vicious circle," kata Bireven Aruan.

Diketahui KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka suap. Selain Sudrajad Dimyati, ada 9 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya pengacara bernama Yosep Parera.

Berikut daftar 10 tersangka kasus ini:

Sebagai Penerima:
- Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
- Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
- Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung
- Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai Pemberi:
- Yosep Parera, Pengacara
- Eko Suparno, Pengacara
- Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)



Simak Video "Suap Penanganan Perkara di MA Bikin Sudrajat Dimyati Berompi Oranye"
[Gambas:Video 20detik]
(hsr/asm)