Saran KPK agar Pegawai MA Rutin Dirotasi untuk Putus Jejaring Urus Perkara

Berita Nasional

Saran KPK agar Pegawai MA Rutin Dirotasi untuk Putus Jejaring Urus Perkara

Tim detikNews - detikSulsel
Sabtu, 24 Sep 2022 07:15 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Foto: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (dok. Istimewa)
Jakarta -

KPK menyarankan rotasi pegawai yang ada di Mahkamah Agung (MA) menyusul ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Usulan lembaga antirasuah ini untuk memutus jaringan penyalahgunaan wewenang yang menjurus pada tindak pidana korupsi.

"Barangkali ada baiknya kalau ada rotasi atau mutasi di pegawai-pegawai yang sudah lama berada di MA," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dilansir detikNews, Jumat (23/9/2022).

Alexander menuturkan, para pegawai di MA sebaiknya dirotasi secara rutin. Menurutnya, hal itu penting untuk mencegah para pegawai membuat jaringan untuk mengurus perkara.


"Bisa jadi, karena mereka sudah lama, mereka sudah begitu mengenal modus-modus atau mengenal pengacara-pengacaranya. Ini harus diputus mata rantai itu dengan rotasi dan mutasi pegawai secara rutin, mungkin dua atau tiga tahun, sehingga dia tidak sempat membangun jaringan di dalam," sambungnya.

Menurutnya, rotasi tidak hanya pada tingkatan hakim saja, namun juga panitera. Pasalnya panitera dianggap punya kedekatan dengan pengacara dari sejumlah kasus yang ditangani KPK.

"Jadi jangan hakim saja, jadi termasuk panitera. Karena umumnya pengacara itu lewat panitera kedekatannya dari beberapa kasus yang ditangani KPK," ucap Alexander.

Alexander mengaku dugaan suap yang menjerat Sudrajad Dimyati turut diduga melibatkan pegawai di Kepaniteraan MA. Menurutnya, hal itu dipicu para pegawai sudah lama bekerja di MA sehingga punya jejaring mengurus perkara dengan para pengacara.

"Kalau dilihat dari modus operandi perkara saat ini, ini melibatkan pegawai dan panitera. Saya membayangkan pegawai-pegawai tersebut sudah lama ada di MA," imbuhnya.

Komisi III DPR Minta Evaluasi

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh juga meminta evaluasi di MA. Menurutnya perlu ada perubahan besar-besaran di internal lembaga peradilan negara tersebut.

"Pesan saya harus ada evaluasi mendalam, menyeluruh dan perubahan besar-besaran di internal MA untuk menjaga pabrik yurisprudensi di Indonesia ini," ujar Pangeran dalam keterangan tertulisnya.

Pangeran mengatakan kasus dugaan suap terkait penanganan perkara yang melibatkan hakim agung sangat menyedihkan. Menurutnya MA ke depan punya tantangan berat untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik yang berpotensi menurun atas perkara tersebut.

"Pengamatan saya dari konstruksi KPK menjelaskan perkara yang menjerat Hakim Agung pada MA Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA sungguh sangat menyedihkan," ucapnya.

Simak 10 tersangka kasus suap di MA pada halaman berikutnya.