.webp)
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Pemkot Makassar menyoroti investasi di PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation(GMTDC) yang tidak berdampak bagi ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah selaku pemilik saham turut mempertanyakan transparansi dari GMTDC.
Hal itu terungkap usai rapat tertutup pemegang saham PT GMTDC yang dipimpin Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (9/1). Pertemuan itu dihadiri Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Ketua Yayasan Pembangunan Masyarakat Sulsel Hafid Abbas, dan perwakilan dari PT GMTDC.
Wali Kota Makassar Danny mengatakan investasi yang besar seharusnya menimbulkan dampak ekonomis yang sebanding. Namun harapan itu disebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah persoalan kerja sama dengan GMTDC. GMTDC adalah salah satu bentuk investasi dan kita tentunya bersyukur adanya investasi di Kota Makassar. Akan tetapi investasi yang dimaksud adalah investasi yang saling menguntungkan atau investasi yang memberikan dampak positif bagi daerah," ujar Danny Pomanto kepada wartawan, Selasa (9/1/2024).
Danny menilai hingga saat ini investasi Pemkot Makassar bersama tiga unsur pemegang saham lainnya di GMTD hanya melahirkan delusi belaka. Dia mempertanyakan bentuk pengelolaan saham di emiten pengelola pariwisata itu.
"Apa yang terjadi selama ini di GMTD? Adalah adanya delusi dan ketidaktransparanan dalam banyak keputusan. Dengan tidak melibatkan para pemegang saham," cetusnya.
Dia pun menyebut Pemkot Makassar, Pemkab Gowa hingga Pemprov Sulsel akan membentuk menyatukan saham menindaklanjuti kondisi itu. Hal ini dilakukan untuk merevitalisasi kembali bentuk kerjasama dan investasi dengan pihak GMTD.
"Tindakan pertama, kami mempersatukan saham kami. Jadi saham-saham sisa dari 4 pihak. Pertama, Pemprov dengan 13%, Gowa dan Makassar masing-masing 6,5% dan yayasan juga 6,5%. Pada posisi itu, kita sekitar 32,5% kita satukan saham kita untuk bisa kembali bagaimana merevitalisasi kondisi investasi dan kerjasama dengan GMTD," ungkap Danny.
Danny turut menyoroti keseriusan pihak GMTDC untuk mendiskusikan situasi yang terjadi. Pasalnya pihak GMTDC tidak menghadirkan pihak otoritasnya untuk ikut dalam tiap pertemuan.
"Sayangnya beberapa kali kita undang, pihak otoritas GMTD tidak hadir. Hanya mengirim orang-orang yang bukan pemegang otoritas. Sedangkan pihak pemerintah dan yayasan itu semua pemegang otoritas," imbuhnya.
Senada, Ketua Yayasan Pembangunan Masyarakat Sulsel Prof Hafid Abbas juga kecewa dengan kerjasama yang selama ini dibangun bersama GMTD. Apalagi tanah yang dikelola oleh GMTD sangat besar namun tidak berdampak signifikan hasilnya.
"Itu ikhtiarnya demi kesejahteraan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah Sulsel. Karena tanah yang ada di GMTD itu sekitar 1.000 hektare, jumlah yang sangat besar," sebut Hafid.
Hafid mengatakan sejak 29 tahun yang lalu, Pemda dan yayasannya tidak dilibatkan dalam pengelolaan investasi tersebut. Dia menyebut investasi di GMTD sepenuhnya dikontrol oleh Lippo Group.
"Nah, apa yang terjadi? Sejak tahun 1995, jadi sudah 29 tahun. Itu ternyata sepenuhnya kepentingan Pemda ini dan yayasan tidak terwakili. Karena semua dikontrol pengelolaannya oleh pihak Lippo," cetusnya.
"Sehingga tidak memberi harapan seperti yang diinginkan ketika dulu ini inisiasi. Ketika dipanggil, ternyata panggilan pertama dia tidak hadir dan tidak ada jawaban," lanjut Hafid.
Sementara, Asisten II Setda Provinsi Sulsel Ichsan Mustari menyoroti dividen dalam investasi di PT GMTDC. Ichsan menyebut, nilai dividen yang diterima dianggap sangat kecil.
"Yah, persentase sesuai dengan saham. Jadi sahamnya Pemprov Sulsel 13%, keuntungannya 13% juga kita hitung. 6,5% untuk Pemkot, Gowa, dan Yayasan. Kayak gitu hitungannya. Terakhir ini, dari dividen saja untuk Sulsel begitu besar investasi, cuma Rp 58 juta (untuk) tahun 2022. Tahun 2023 ini kan belum dihitung," sebut Ichsan.
Padahal menurut Ichsan, investasi di GMTDC terus berjalan namun tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Dia memastikan persoalan ini tidak hanya menyangkut Pemda belaka, namun juga kepentingan masyarakat Sulsel.
"Kami ingin memang bahwa pertumbuhan ekonomi kita di Sulsel ini juga dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan ini kita tata mulai dari investasi yang ada di Sulsel," ucapnya.
"Sementara itu berkembang terus di situ. Ini kita bukan perorangan atas nama gubernur atau Prof (Hafid Abbas). Tapi ini atas nama pemerintah dan masyarakat. Itu yang ingin kita perjuangkan," pungkas Ichsan.
Diketahui, PT GMTDC merupakan perusahaan yang mengelola kawasan Tanjung Bunga Makassar. Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan Pemkab Gowa merupakan pemilik saham, termasuk dari Yayasan Pembangunan Masyarakat Sulsel.
Dikonfirmasi terpisah, Associate Director PT GMTD Tbk Andi Eka Firman Ermawan enggan berkomentar banyak terkait rapat dengan para pemegang saham. Dia beralasan masih menunggu petunjuk pimpinan perusahaan.
"Kami akan kabari jika kami sudah ada arahan dari pimpinan," kata Eka Firman.
(sar/hmw)
