.webp)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyiapkan regulasi investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Regulasi ini diperuntukkan untuk semakin menggeliatkan investor masuk ke IKN.
"Meskipun sebenarnya dari awal kita sudah melakukan support (dukungan) untuk bisa mendukung supaya proyek IKN ini berjalan dengan baik, cepat dan tentu saja tidak melanggar aturan. Nah, yang kami lakukan selama ini adalah bagaimana proses pengadaannya bisa cepat, tapi juga prosedural," ungkap Kepala LKPP Hendrar Prihadi ketika ditemui detikcom usai melakukan penandatanganan MoU dengan pihak Otorita IKN di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Selasa (8/8/2023).
Hendrar menyebut, sejumlah peraturan telah diterbitkan, salah satunya Peraturan LKPP No.5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian juga melalui Peraturan LKPP No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui di Ibu Kota Nusantara dan Rancangan Keputusan Kepala LKPP tentang Model Dokumen Pemilihan untuk Penyelenggaraan Persediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan di Ibu Kota Nusantara
"Ada kekhususan terkait lelang KPBU, tapi saya rasa nanti bisa didiskusikan secara teknis," lanjutnya.
Menurutnya, aturan yang diterbitkan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pendanaan pekerjaan pembangunan di IKN. Utamanya regulasi yang melibatkan pihak luar institusi pemerintah atau swasta.
"Apalagi melibatkan peran swasta yang sedemikian besar, sehingga beberapa peraturan sudah kita buat. Termasuk proses pengadaan lewat KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha," terangnya.
Pembiayaan proyek besar yang diprediksi akan menelan dana sebesar Rp 500 triliun ini, ternyata tak sepenuhnya berasal dari alokasi anggaran pemerintah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melainkan, hanya sebagian kecilnya saja.
"Yang paling penting, (pembangunan jangka panjang) dengan estimasi budget Rp 500 triliun dan ternyata APBN-nya hanya 20 persen. Sisanya adalah swasta," jelasnya.
"Makanya kalau orang bilang (pembangunan IKN) ini pemborosan, saya bilang tidak. Bagaimana kemudian swasta bisa berpartisipasi jauh lebih banyak dari APBN dan kami LKPP siap mengawal untuk proses-proses pengadaan tersebut," tambahnya.
Ia juga menyempatkan meninjau pembangunan yang terjadi di lokasi IKN. Dengan tegas, Hendrar mengatakan progres yang tampak sangat signifikan ini pun diharapkan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa keputusan pemindahan ibu kota adalah langkah yang tepat.
"Kalau kita lihat, memang perkembangannya kan luar biasa signifikan. Saya yang kedua (kalinya berkunjung), pertama bulan Ramadan yang lalu progresnya baru sekitar 23 persen. Tadi saya tanya Pak Bambang selaku Kepala Otorita IKN (saat ini) sudah mencapai 38 persen. Jadi, optimisme untuk kegiatan pembangunan IKN ini harus terus kita support, termasuk meyakinkan kepada publik bahwa ini langkah paling tepat untuk membuat ekonomi bangsa ini bisa lebih merata, terutama di wilayah timur," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, tugas LKPP memang membantu menyiapkan skema atau konsep investasi yang akan berjalan di IKN. Sehingga, rancangan pembangunan mulai dari regulasinya pun harus disusun dengan cepat dan tepat.
"Tentang pola-pola untuk investasi dan sebagainya kita dibantu oleh teman-teman dari LKPP juga, di samping tentunya dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) juga. Jadi memang kita ini 'sprint' atau berlari dengan cepat. Target pertama kan 17 Agustus 2024. Tapi tentu saja kita tidak berhenti di situ, karena membangun ini kan ya masih memerlukan waktu, ada tahapan-tahapannya," imbuhnya.
Pihak swasta, kata dia, telah merencanakan beberapa investasi di IKN. Khususnya dalam membangun infrastruktur pelengkap ekosistem masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan dan hiburan masyarakat.
"Pihak swasta ada beberapa rencana investasi yang sekarang sedang dimatangkan. Ada yang akan membangun rumah sakit internasional, ada yang akan membangun fasilitas pendidikan, ada yang nanti akan membangun juga pusat-pusat untuk keramaian. Misalnya, Department Store (pusat perbelanjaan), kemudian mal dan sebagainya. Kita ingin melengkapi ekosistemnya sehingga fisik yang kita bangun itu nanti akan bisa bersama-sama dengan ekosistem yang membuat warga yang pertama kali nanti pindah itu merasa nyaman," tutupnya.
(ata/ata)
