.webp)
PT Vale Indonesia Tbk merespons penolakan 3 gubernur di Sulawesi untuk memperpanjang kontrak karya izin pertambangannya. Vale berharap dukungan pemerintah agar iklim investasi tetap terjaga.
"Kalau penolakan, begini kan ini negara yang bebas berpendapat, silakan berpendapat. Tapi, kami harap pemerintah terus dukung," beber Direktur Utama Vale Indonesia Febriany Eddy dalam konferensi pers di Hotel Park Hyatt, bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dilansir dari detikFinance, Selasa (13/9/2022).
Ada pun 3 gubernur di Sulawesi yang menolak perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT Vale, yakni Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan 3 gubernur tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (8/9). Diketahui kontrak karya PT Vale berakhir pada Desember 2025 mendatang sejak izin pertambangannya sudah berlangsung sejak 1968.
"Kalau ada kurangnya kami, kami mohon diberi tahu dan mari perbaiki bersama," sambung Febri.
Febri beralasan, pihaknya tetap fokus memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya yakin akan tetap mendapat dukungan pemerintah demi menjaga iklim investasi.
"Kami yakin pemerintah akan jaga iklim investasi. Pemerintah akan berikan kami kenyamanan untuk lanjutkan semua program kami," ungkapnya.
Febri pun mengajak agar pemerintah berdialog untuk mengatasi kekurangan selama PT Vale beroperasi. Pihaknya terbuka untuk kebaikan bersama.
"Kami menyadari tidak ada yang sempurna. Kalau seandainya ada dari pemerintah bilang kurang, kami akan berdialog. Kita mau buka diskusi, masukannya apa? Kita kaji dan cari solusi bersama dan bisa berkarya untuk bangsa kita," papar Febri.
Febri juga menekankan pihaknya selama ini selalu memberikan kontribusi pendapatan ke negara. Baik pemerintah pusat maupun daerah, baik bentuknya pajak maupun PNBP. Respons ini setelah kepala daerah pun menyoroti soal kontribusi Vale yang minim ke pendapatan daerah.
"Kalau dibilang kurang atau lebih itu relatif tergantung tolak ukurnya apa. Dari kami kalau sisi pajak dan PNBP sudah ada aturannya kami akan comply," ungkap Febri.
"Bagaimana distribusikan ke pusat, daerah, dan provinsi? Kami ikuti aturan pemerintah pastinya," sebutnya.
Febri melanjutkan, dari catatan pihaknya menunjukkan Vale telah berkontribusi ke penerimaan negara hingga Rp 16,6 triliun selama 10 tahun.
"Dari 10 tahun terakhir total penerimaan negara dan PNBP mencapai Rp 16,6 triliun. Pembayaran kami ikuti peraturan perpajakan dan ketentuan yang ada," ungkap Febri.
Vale Jawab Soal Serapan Tenaga Kerja Lokal
Dalam RDP Komisi VII DPR RI, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga menyebut PT Vale PT Vale tidak pernah memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia (SDM) lokal untuk menduduki jabatan pimpinan perusahaan.
Menanggapi hal itu, Febri menyatakan selama ini sudah banyak sekali tenaga kerja lokal yang bekerja di wilayah operasi Vale. Di tambang nikel Sorowako saja misalnya, di sana ada sekitar 9 ribu tenaga kerja.
Hampir 100% merupakan tenaga kerja dari Indonesia. Presentasenya 99,7% tenaga kerja di wilayah operasi Sorowako adalah tenaga kerja Indonesia. Bila dirinci kembali, dari total tenaga kerja Indonesia itu, 88,6% di antaranya adalah warga lokal di Luwu Timur.
"Di Sorowako saja, itu total pekerja kita karyawan dan kontraktor totalnya itu kira-kira 9 ribu ya. Nah dari 9 ribu itu 99,7% Indonesia, dari Indonesia itu 86,6% itu masyarakat Luwu Timur. Kami ini komit untuk sumber daya lokal," papar Febri.
Febri pun meminta pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog bila pada realisasi penyerapan tenaga kerja lokal masih belum optimal.
"Kami akui prosesnya tak sempurna, mungkin ada ruang untuk perbaikan. Untuk itu kami juga bersama siap dialog beri kami masukan dan kami bisa berbagi sama, dan jadinya efektif," tegasnya.
Simak penjelasan Gubernur Sulsel soal PT Vale di halaman berikutnya.
Tudingan Gubernur Sulsel Soal Kontribusi PT Vale
Sebelumnya Gubernur Sulsel Andi Sudirman menuding PT Vale masih kurang melibatkan SDM lokal dalam perusahaan pertambangan nikel itu. Bahkan untuk posisi top level management di perusahaan.
"Sepanjang sejarah di Vale belum pernah ada yang menjadi, kalau tidak salah dari catatan kami, belum ada yang menjadi (pimpinan dalam) sistem direksi (PT Vale) yang adalah orang sana (lokal)," ungkap Andi Sudirman, Kamis (8/9) lalu.
Andi Sudirman juga menilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sulsel dari PT Vale masih minim. Pada tahun 2021, kontribusinya disebut hanya 1,98%.
"Kalau kita reviu kontraknya, kontribusi PT vale masih sangat minim untuk Provinsi Sulawesi Selatan jika berada di kisaran 1,98 persen pada contoh kasus 2021, untuk masa kontrak karya puluhan tahun sebagai pemegang kuasa pertambangan," pungkasnya.
Simak Video "Sah! Jokowi Lantik Andi Sudirman Jadi Gubernur Sulsel 2022-2023"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/hsr)
