Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menerima nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 3.915.118. Angka tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2027.
Anggota Dewan Pengupahan Sulsel Ahmad Ibrahim mengatakan nilai KHL tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,68% dibandingkan tahun 2025. Dia menegaskan besaran UMP 2027 nantinya tidak boleh lebih rendah dari nilai KHL yang telah ditetapkan.
"Sulawesi Selatan itu KHL-nya Rp 3.915.118. Jadi ada kenaikan 6,68% KHL dibanding tahun 2025. Dari Badan Pusat Statistik Nasional yang memberikan (angka) itu," ujar Ahmad kepada detikSulsel, Selasa (17/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahmad mengatakan penetapan UMP Sulsel 2027 dijadwalkan paling lambat pada Sabtu (21/11/2026). Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama jajaran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) se-Sulsel yang juga membahas sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
"Kita harus sudah rapat tadi dengan Dinas Tenaga Kerja se-Sulawesi Selatan. Diundang semua dalam rapat tadi, kemudian di situ dibicarakan tentang Undang-undang nomor 27 tahun 2026 serta adanya surat dari Kemenaker kepada gubernur untuk melakukan penetapan itu paling lambat tanggal 21 November," katanya.
Menurut Ahmad, nilai KHL menjadi batas minimal dalam penentuan UMP agar upah yang ditetapkan tidak merugikan pekerja. Dia berharap besaran UMP nantinya bisa berada di atas nilai KHL tersebut.
"UMP itu tidak boleh di bawah KHL, minimal sama dengan KHL. Diupayakan di atasnya, kan begitu," ujarnya.
Selain penetapan UMP, Dewan Pengupahan Sulsel juga akan mendorong penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Pengawasan akan dilakukan agar perusahaan tidak hanya memperhatikan pekerja dengan masa kerja satu tahun, tetapi juga mempertimbangkan masa kerja dan pengalaman pekerja yang lebih lama.
"Tentu kita sudah sepakat tadi bahwa kita nanti fokuskan ke struktur skala upah, jadi jangan kita fokus yang orang bekerja 1 tahun, sementara orang yang bekerja sudah sekian tahun tidak diperhatikan," pungkasnya.
Diketahui, sejumlah serikat buruh di Sulsel menyuarakan tuntutan kenaikan UMP 2027 hingga 10%. Serikat buruh juga memperjuangkan kenaikan upah sektoral sebesar 2-5% serta penerapan struktur dan skala upah.
Dengan tuntutan kenaikan minimal 10% tersebut, UMP Sulsel diproyeksikan naik Rp 392.108 menjadi Rp 4.313.197. Hal ini mengacu dari UMP Sulsel 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.921.088.
"Kalau sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2026, kita akan memperjuangkan kenaikan UMP minimal 10%," ujar Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas kepada detikSulsel, Sabtu (7/11).
