.webp)
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons tuntutan serikat buruh yang meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 10%. Pengusaha belum mau berspekulasi mengenai besaran kenaikan upah karena masih menunggu hasil perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dari pemerintah pusat.
"Pada prinsipnya kita masih menunggu dari pusat berkaitan dengan nilai KHL dan nilai pertumbuhan ekonomi, inflasi, berapa persen? Karena perhitungannya itu kan mengacu kepada PP yang baru, PP 27, yang juga sebenarnya sama dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025," ujar Wakil Sekretaris Apindo Sulsel Ahmad Ibrahim kepada detikSulsel, Selasa (10/11/2026).
Pihaknya telah melakukan pertemuan awal dengan pemerintah maupun serikat pekerja untuk membahas persiapan penetapan UMP Sulsel 2027. Namun, pembahasan besaran kenaikan masih menunggu sejumlah variabel perhitungan yang ditetapkan pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Persentase itu tergantung nanti perhitungan, kalau dari pusat sudah ada, karena kami dari Apindo maupun serikat buruh dan serikat pekerja masih menunggu perhitungan KHL. Yang menghitung itu pemerintah dan dari pusat diberikan kepada kita nanti," jelasnya.
Menurutnya, besaran alfa atau indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan menjadi salah satu poin yang dibicarakan antara pengusaha dan serikat pekerja. Dia menegaskan, pihaknya belum bisa memperkirakan persentase kenaikan sebelum seluruh data perhitungan tersebut diterima.
"Tinggal nanti alfa-nya saja yang dicari di mana titik temunya antara serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha. Kalau standarnya kan sudah ada, perhitungannya berdasarkan upah tahun lalu, kemudian ada variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan alfa," jelasnya.
Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 10%, Ahmad menilai hal tersebut merupakan hal wajar dari sudut pandang pekerja. Namun, dia mengingatkan penetapan upah juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengusaha agar tidak menimbulkan persoalan baru.
"Kalau saya bilang tidak (tidak wajar), itu nanti menjadi pertentangan. Tapi tentunya yang menentukan adalah hasil daripada nilai perhitungan itu kalau sudah keluar KHL dari pusat dan juga laju pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
"Bahwa dia (serikat pekerja) minta tinggi, wajarlah, namanya pekerja tentu minta tinggi, kita pengusaha tentu berbeda. Tinggal titik temunya di mana," sambung Ahmad.
Ahmad berharap pembahasan UMP 2027 dapat menemukan kesepakatan bersama yang menguntungkan pekerja dan pengusaha. Menurutnya, kenaikan upah harus tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
"Jangan kita merugikan pekerja dan jangan juga pengusaha itu dirugikan. Jangan sampai nanti kita mengikuti tinggi, sementara pengusaha akhirnya tidak mampu membayar dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan juga pekerja," katanya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah serikat buruh di Sulsel menyuarakan tuntutan kenaikan UMP 2027 hingga 10%. Serikat buruh juga memperjuangkan kenaikan upah sektoral sebesar 2-5% serta penerapan struktur dan skala upah.
Dengan tuntutan kenaikan minimal 10% tersebut, UMP Sulsel diproyeksikan naik Rp 392.108 menjadi Rp 4.313.197. Hal ini mengacu dari UMP Sulsel 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.921.088.
"Kalau sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2026, kita akan memperjuangkan kenaikan UMP minimal 10%," ujar Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas kepada detikSulsel, Sabtu (7/11).
