Gubernur Sulsel Dialog Bareng Buruh-Pengusaha Bahas UMP 2027

Gubernur Sulsel Dialog Bareng Buruh-Pengusaha Bahas UMP 2027

Tim detikSulsel - detikSulsel
Sabtu, 14 Nov 2026 12:00 WIB
Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengajak serikat buruh dan pengusaha bahas UMP 2027.
Foto: Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengajak serikat buruh dan pengusaha bahas UMP 2027. (dok. istimewa)
Makassar -

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menggelar silaturahmi bersama serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta perangkat daerah. Pertemuan ini membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Dialog tersebut berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan dan UMP Sulsel 2027.

"Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama," ujar Andi Sudirman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi Sudirman menyebutkan, Pemprov Sulsel ingin lebih konkret dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh memasuki tahun kedua kepemimpinannya. Menurutnya, pekerja dan buruh merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.

"Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

Andi Sudirman juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel semakin memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi para pekerja dan serikat buruh. Dalam proses penetapan UMP 2027, dia menegaskan, seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pemerintah pusat.

Data statistik resmi juga menjadi landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum. Andi Sudirman mengajak seluruh unsur yang hadir untuk menjaga dialog terbuka dan saling menghormati.

Serikat pekerja juga diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur. Sementara pengusaha diharapkan menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.

"Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," jelas Andi Sudirman.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Sulsel berharap terbangun hubungan industrial yang harmonis, dengan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.



(sar/ata)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads