.webp)
Polemik antara pengelola Sekolah Putri Darul Istiqamah (SPIDI) dan Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Istiqamah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak kunjung selesai. Perselisihan yang dipicu sengketa lahan keluarga tersebut mengakibatkan 700 siswa dalam kawasan SPIDI justru menjadi korban lantaran proses belajar mengajar terganggu.
Konflik lahan berkepanjangan itu memicu bentrokan di kawasan SPIDI, Kecamatan Mandai, Selasa (8/9/2026) pagi. Bentrokan melibatkan antara orang tua siswa SPIDI dengan massa dari Ponpes Darul Istiqamah yang diduga menduduki paksa lahan sekolah.
"Hei, kenapa kalian masuk, kenapa kalian masuk. Jangan masuk," teriak salah satu orang tua santri kepada pihak Pesantren Darul Istiqamah di lokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah orang tua siswa SPIDI terlibat saling dorong dan adu mulut dengan massa. Beberapa orang tua lainnya tampak berjaga di depan pintu saat siswa masih menjalani proses belajar mengajar.
Kericuhan sempat berlangsung selama sejam hingga akhirnya polisi turun menenangkan massa. Kedua pihak sempat terlibat saling provokasi sehingga keributan kembali terjadi.
Tim Marcom alias Humas SPIDI Maros, Minar menjelaskan, bentrokan itu bermula dari aksi kubu ponpes yang menerobos dan menduduki kawasan SPIDI sejak Jumat (4/9) sore. Sejumlah fasilitas sekolah dijadikan sebagai tempat beraktivitas massa.
"Mereka masuk dan menduduki secara paksa lingkungan sekolah, melakukan aktivitas seperti memasang tenda, menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kelas," kata Minar kepada detikSulsel, Rabu (9/9).
Upaya kubu ponpes yang menduduki lahan kawasan SPIDI itu berlangsung selama beberapa hari. Belakangan ada pemasangan garis polisi (police line) di depan area portal sekolah yang terkait perkara sengketa lahan.
"Awal masalahnya itu dari adanya pemasangan police line di depan portal. Pihak Darul Istiqamah ini marah karena dipasangkan police line di situ," ucapnya.
Keamanan 700 Siswa di SPIDI Maros Terancam
Kubu dari ponpes pun marah hingga akhirnya memicu keributan di kawasan SPIDI saat siswa sementara belajar dalam kelas. Orang tua siswa yang merasa anaknya terganggu pun melakukan perlawanan hingga terjadi bentrokan.
Minar menuturkan, aksi massa dari kubu ponpes dianggap mengancam keamanan siswa. Proses belajar mengajar tidak hanya terganggu, tetapi juga bisa mengganggu psikologi siswa di SPIDI Maros.
"Orang tua siswa protes karena mereka mengkhawatirkan ada intimidasi. Anak-anak jadi tidak bisa belajar dengan aman di sekolah," ungkap Minar.
Sejak massa dari ponpes menerobos lahan, proses belajar mengajar ratusan siswa terganggu. Minar menuturkan, total ada sekitar 700 siswa dari berbagai jenjang di kawasan SPIDI Maros yang terdampak.
"Total ada sekitar 700 siswa di lingkungan sekolah. Tingkat Daycare, PAUD, hingga SD ada sekitar 200-an siswa, sedangkan tingkat SMP dan SMA boarding ada sekitar 500-an siswa," paparnya.
Ratusan siswa terpaksa dialihkan pembelajarannya lewat online atau daring dan dikondisikan dengan keadaan. Kebijakan ini dilakukan atas koordinasi dengan orang tua siswa dan mempertimbangkan keamanan pelajar.
"Karena kelas-kelas yang mereka duduki di depan itu tidak bisa terpakai, beberapa anak dialihkan untuk belajar online. Namun kalau ada yang mau sekolah offline, kita tetap buka," beber Minar.
Duduk Perkara Bentrok Dipicu Sengketa Lahan
 Bentrokan ortu siswa SPIDI vs massa ponpes di Maros dipicu sengketa lahan internal keluarga. (Reinhard Soplantila/detiksulsel) |
Bentrok antara orang tua siswa SPIDI dengan massa dari Ponpes Darul Istiqamah Maros merupakan salah satu rangkaian kekisruhan yang masalah utamanya dipicu sengketa lahan. Sengketa tanah menahun ini melibatkan internal keluarga yang masing-masing menjadi pengelola SPIDI dan pesantren.
"Akar masalahnya ini perselisihan internal keluarga. Konflik sengketa lahan ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa titik temu," ungkap Minar.
Minar tidak merinci sejak kapan sengketa lahan itu terjadi. Polemik berkepanjangan ini melibatkan antar saudara yang sama-sama mengelola lembaga pendidikan dan saling mengklaim kepemilikan lahan di kawasan SPIDI.
"Secara struktur keduanya (SPIDI dan Pesantren Darul Istiqamah Maros) berbeda dan berdiri sendiri masing-masing memiliki dewan pembina sendiri," bebernya.
SPIDI Maros di bawah naungan Muzayyin Arief yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina. Pihak SPIDI menempati lahan usai mengantongi izin operasional serta berbadan hukum resmi.
Sementara Pesantren Darul Istiqamah dikelola saudara kandung Muzayyin bernama Mufassir, Muallim, dan Muzakkir. Pihak ponpes pun merasa memiliki hak atas tanah yang ditempati SPIDI dengan dalih tanah warisan keluarga.
"Pihak pesantren mengklaim lahan ini (kawasan SPIDI) dengan dua alasan, kadang mengatasnamakan warisan, kadang menyebut sebagai tanah wakaf. Namun kedua klaim tersebut tidak memiliki bukti," sebut Minar.
Menurut Minar, orang tua dari kedua pengelola SPIDI maupun Ponpes Darul Istiqamah Maros sedianya sudah pernah melakukan mediasi. Kendati begitu, mediasi gagal lantaran pihak ponpes tidak hadir.
"Mediasi kekeluargaan sebenarnya sudah pernah diupayakan, tetapi pihak pesantren tidak hadir," jelas Minar.
Minar menambahkan, pihak SPIDI sudah beberapa kali meminta massa ponpes meninggalkan kawasan sekolah dan mendorong kasus sengketa lahan ditempuh lewat jalur hukum. Kendati begitu, kubu pesantren dinilai mengabaikan saran tersebut.
"Pihak SPIDI sudah menyatakan, kalau ingin menyelesaikan masalah ini, ayo kita selesaikan secara hukum. Tapi sampai sekarang mereka masih ada di lingkungan sekolah," imbuh Minar.
Polisi Didesak Jamin Keamanan Siswa
Kisruh sengketa lahan yang memicu bentrokan turut berdampak pada Sekolah Alam Darul Istiqamah (SADIQ) yang berada satu lingkungan dengan SPIDI Maros. Asosiasi orang tua alias Parents Association SADIQ pun mengkoordinasikan perkara ini ke Polres Maros pada Kamis (10/9).
"Hari ini kami juga telah mendatangi Mapolres Maros untuk meminta kepada aparat untuk memberikan pengamanan di sekolah tersebut," kata Ketua Parents Association SADIQ Suhartina Bohari kepada wartawan.
Suhartina menuturkan, adanya upaya paksa menduduki lahan kawasan sekolah berisiko terhadap aktivitas belajar mengajar. Apalagi aksi menerobos lahan disebut sudah kerap terjadi hingga berujung perusakan fasilitas.
"Kami mengecam keras segala tindakan yang membahayakan keselamatan anak, termasuk pengarahan massa, perusakan fasilitas, antara lain CCTV, dan pemblokiran akses antar-jemput siswa di lingkungan sekolah," ujarnya.
"Kami menegaskan bahwa keselamatan dan hak anak untuk belajar adalah prioritas tertinggi yang tidak boleh dikorbankan oleh konflik pihak manapun," tegas Suhartina.
Parents Association SADIQ berupaya bersikap netral di kasus sengketa lahan yang memicu kisruh antara kubu SPIDI dan Pesantren Darul Istiqamah. Kendati begitu, Suhartina menegaskan, keamanan siswa harus menjadi prioritas.
"Kami mendukung langkah sekolah maupun pihak-pihak lain yang terlibat untuk menempuh jalur hukum yang sah, serta siap memberikan keterangan sebagai saksi mengenai keadaan anak-anak yang terpapar bahaya," beber Suhartina.
Dia berharap kedua belah pihak saling menahan diri demi keberlangsungan pendidikan siswa. Suhartina juga meminta Pemkab Maros turun tangan memberikan atensi dan perlindungan bagi siswa terdampak.
"Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, menghentikan segala tindakan kekerasan, dan mengembalikan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman bagi anak," pungkas Suhartina.
Simak Video "Video: Di Balik Penolakan Pemakaman Jenazah di Sidoarjo "
[Gambas:Video 20detik] (sar/sar)
