Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong kepala daerah mempercepat pencapaian swasembada pangan saat memimpin rapat koordinasi (rakor) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah kepala daerah di Sulsel berkomitmen memberi dukungan meski sempat menyampaikan keluhannya dalam menjalankan program ketahanan pangan.
Rakor bidang pangan tersebut digelar di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (17/1/2025). Rapat itu sebagai upaya untuk mengakselerasi misi Asta Cita yang diusung Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Kami sudah berkoordinasi untuk menyelesaikan yang sudah menjadi keputusan kita, putusan Bapak Presiden, kita harus swasembada pangan secepat-cepatnya," kata Zulhas.
Zulhas mengatakan pemerintah telah memulai program ketahanan pangan lewat kebijakan menyetop impor 4 komoditas. Kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala.
"Kita tidak impor lagi beras tahun ini. Kita sudah putuskan tidak impor lagi garam, kita tidak impor lagi gula, dan kita juga tidak impor lagi jagung, ada empat komoditas," tuturnya.
Ketua Umum PAN itu mendorong kepala daerah melakukan optimalisasi lahan sawah dan irigasi. Zulhas menekankan agar kebijakan pemerintah daerah tetap memperhatikan kesejahteraan petani.
"Saya meyakini Sulawesi Selatan akan menjadi andalan Indonesia untuk menjadi swasembada pangan yang kuat dan yang kokoh," imbuh Zulhas.
Diketahui, rakor itu dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry. Sejumlah bupati dan wali kota hingga kepala daerah terpilih di Sulsel ikut menyuarakan aspirasi terkait kendala dan hambatan yang dialaminya.
Bendung Baliase di Luwu Utara Mandek
Bupati Luwu Utara (Lutra) Indah Putri Indriani menyatakan dukungannya untuk meningkatkan program ketahanan pangan. Indah memaparkan stok pangan padi hingga Desember 2024 di Lutra mencapai 95 ribu ton.
"Meskipun memang terdapat beberapa kegagalan panen diakibatkan karena bencana hidrometeorologi basah atau banjir. Walau demikian, Lutra tetap surplus," ungkap Indah.
Indah kemudian menyinggung proyek infrastruktur di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu). Dia mengaku jaringan irigasi sedianya sudah diselesaikan namun tapak bendungnya belum tertangani.
Di Luwu Utara, kata Indah, ada proyek strategis nasional (PSN) yang pembangunannya sudah hampir tuntas, yakni Bendung Baliase. Bendung tersebut saat ini hanya mampu mengairi 14 hektare lahan pertania dari target awal 18.982 hektare karena pembangunannya mandek.
"Kendalanya sekarang adalah ini kan sudah dikerjakan hampir 9 tahun. Sebenarnya targetnya tahun kemarin (Bendung Baliase) sudah selesai," sebut Indah.
Pihaknya bersama Dirjen Kementerian PU sedianya telah melakukan uji coba untuk mengairi 3 ribu hektare lahan pertanian. Hal itu berdampak positif dengan indeks pertanaman di atas 100 persen di wilayah tersebut.
"PR kita sekarang terkait dengan jaringan tersiernya. Jadi memang ada kendala karena terus terang ini kan dari kewenangan kabupaten tetapi di satu sisi kita ketahui bahwa kondisi keuangan cukup menyulitkan juga," paparnya.
Dia turut menyoroti rencana pemerintah melakukan moratorium terhadap pembangunan Bendungan Rongkong. Padahal, kata Indah, dokumen sertifikasi yang dibutuhkan untuk pembangunannya telah selesai.
"Mengingat kehadiran Bendungan Rongkong ini sudah dinantikan. Itu bukan hanya untuk ketahanan pangan saja tapi juga untuk ketersediaan air baku dan pengendalian banjir sekitar 60 persen," ucap Indah.
Indah juga berharap Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan perlindungan terhadap petani. Dia menyinggung program asuransi usaha tani yang sudah diluncurkan meski realisasinya dinilai belum optimal.
"Tapi Sulsel secara umum itu sedikit sekali dapat alokasinya. Tahun kemarin saja hanya 7.000 hektare dari 14 ribu tahun sebelumnya. Jadi asuransi baik untuk tani dan sapi harus ditingkatkan," harapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Simak Video "Video: Buntut Keracunan Massal, SPPG Kini Wajib Bersertifikat Higienis!"
(sar/sar)