Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 Berdasarkan Keputusan MenPAN-RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah merilis aturan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Aturan tersebut memuat sejumlah informasi, termasuk gaji PPPK Paruh Waktu.

Perlu diketahui, pengadaan PPPK Paruh Waktu ditujukan bagi pegawai non-ASN yang tidak lolos dalam seleksi CPNS atau PPPK. Dengan demikian, kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga honorer, khususnya yang telah terdaftar dalam database non-ASN BKN untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu tanpa mengikuti tes tambahan.

Berbeda dengan PPPK Penuh Waktu yang bekerja selama 8 jam, PPPK Paruh Waktu hanya bekerja selama 4 jam per harinya. Sementara itu, masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap satu tahun sampai diangkat menjadi PPPK.

Lantas, berapa besaran gaji PPPK Paruh Waktu? Nah, bagi detikers yang penasaran, berikut ini besaran gaji untuk PPPK Paruh Waktu. Yuk, disimak!

Gaji PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan KemenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, upah bagi PPPK Paruh Waktu akan diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut. Sumber pendanaan upah PPPK Paruh Waktu dapat berasal dari luar belanja pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, PPPK Paruh Waktu juga mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai acuan, berikut upah minimum 2025 di seluruh provinsi Indonesia sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia:

Pulau Sulawesi

• Sulawesi Selatan dari Rp 3.434.298 naik menjadi Rp 3.657.527
• Sulawesi Barat dari Rp 2.914.958 naik menjadi Rp 3.104.430
• Sulawesi Tenggara dari Rp 2.885.964 naik menjadi Rp 3.073.551
• Sulawesi Tengah dari Rp 2.736.698 naik menjadi Rp 2.915.000
• Sulawesi Utara dari Rp 3.545.000 naik menjadi Rp 3.775.425
• Gorontalo dari Rp 3.025.100 naik menjadi Rp 3.221.731

Pulau Jawa

• DKI Jakarta dari Rp 5.067.381 naik menjadi Rp 5.396.761
• Jawa Barat dari Rp 2.057.495 menjadi Rp 2.191.232
• Jawa Tengah dari Rp 2.036.947 naik menjadi Rp 2.169.349
• Jawa Timur dari Rp 2.165.244 naik menjadi Rp 2.305.985
• Banten dari Rp 2.727.812 naik menjadi Rp 2.905.119
• Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp 2.125.897 naik menjadi Rp 2.264.080

Pulau Kalimantan

• Kalimantan Utara dari Rp 3.361.653 naik menjadi Rp 3.580.160
• Kalimantan Timur dari Rp 3.360.858 naik menjadi Rp 3.579.313
• Kalimantan Selatan dari Rp 3.282.812 naik menjadi Rp 3.496.195
• Kalimantan Tengah dari Rp 3.261.616 naik menjadi Rp 3.473.621
• Kalimantan Barat dari Rp 2.702.616 naik menjadi Rp 2.878.286

Pulau Sumatra

• Sumatra Barat dari Rp 2.811.449 naik menjadi Rp 2.994.193
• Sumatra Utara dari Rp 2.809.915 naik menjadi Rp 2.992.559
• Sumatra Selatan dari Rp 3.456.874 naik menjadi Rp 3.681.570
• Aceh dari Rp 3.460.672 naik menjadi Rp 3.685.616
• Riau dari Rp 3.294.625 naik menjadi Rp 3.508.776
• Lampung dari Rp 2.716.497 naik menjadi Rp 2.893.070
• Bengkulu dari Rp 2.507.079 naik menjadi Rp 2.670.039
• Jambi dari Rp 3.037.121 naik menjadi Rp 3.234.535
• Kepulauan Riau dari Rp 3.402.492 naik menjadi Rp 3.623.654
• Kepulauan Bangka Belitung dari Rp 3.640.000 naik menjadi Rp 3.876.600

Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku

• Bali dari Rp 2.813.672 naik menjadi Rp 2.996.561
• Nusa Tenggara Barat dari Rp 2.444.067 naik menjadi Rp 2.602.931
• Nusa Tenggara Timur dari Rp 2.186.826 naik menjadi Rp 2.328.969
• Maluku Utara dari Rp 3.200.000 naik menjadi Rp 3.408.000
• Maluku dari Rp 2.949.953 naik menjadi Rp 3.141.700

Papua

• Papua dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.850
• Papua Barat dari Rp 3.393.000 naik menjadi Rp 3.615.000
• Papua Tengah dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.848
• Papua Pegunungan dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.847
• Papua Barat Daya dari Rp 3.293.500 naik menjadi Rp 3.614.000
• Papua Selatan dari Rp 4.024.270 naik menjadi Rp 4.285.850

Gaji Pokok PPPK

Upah Minimum Provinsi di atas dapat menjadi acuan kisaran gaji PPPK Paruh Waktu di setiap provinsi. Setelah PPPK Paruh Waktu ini diangkat menjadi PPPK, maka gaji yang diterima akan disesuaikan dengan gaji pokok PPPK Penuh Waktu

Ketentuan mengenai besaran gaji pokok PPPK diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2024. Berikut rincianya:

• Golongan I: Rp 1.938.500-Rp 2.900.900
• Golongan II: Rp 2.116.900-Rp 3.071.200
• Golongan III: Rp 2.206.500-Rp 3.201.200
• Golongan IV: Rp 2.299.800-Rp 3.336.600
• Golongan V: Rp 2.511.500-Rp 4.189.900
• Golongan VI: Rp 2.742.800-Rp 4.367.100
• Golongan VII: Rp 2.858.800-Rp 4.551.100
• Golongan VIII: Rp 2.979.700-Rp 4.744.400
• Golongan IX: Rp 3.203.600-Rp 5.261.500
• Golongan X: Rp 3.339.600-Rp 5.484.000
• Golongan XI: Rp 3.480.300-Rp 5.716.000
• Golongan XII: Rp 3.627.500-Rp 5.957.800
• Golongan XIII: Rp 3.781.000-Rp 6.209.800
• Golongan XIV: Rp 3.940.900-Rp 6.472.500
• Golongan XV: Rp 4.107.600-Rp 6.746.200
• Golongan XVI: Rp 4.281.400-Rp 7.031.600
• Golongan XVII: Rp 4.462.500-Rp 7.329.900.

Daftar Formasi Jabatan PPPK Paruh Waktu

Berikut daftar rincian jabatan yang disediakan untuk PPPK Paruh Waktu, di antaranya:

• Guru dan Tenaga Pendidikan;
• Tenaga Kesehatan;
• Tenaga Teknis;
• Pengelola Umum Operasional;
• Operator Layanan Operasional;
• Pengelola Layanan Operasional;
• Penata Layanan Operasional.

Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu

Terdapat beberapa perbedaan antara PPPK Paruh Waktu dan penuh waktu. Dinukil dari dari Berkas DPR yang berjudul 'Opsi PPK Paruh Waktu untuk Mengatasi Honorer di Indonesia', berikut beberapa perbedaan antara PPPK Paruh Waktu dan penuh waktu:

1. Jam Kerja

Seorang PPPK Paruh Waktu hanya bekerja selama empat jam per harinya. Hal ini berbeda dengan PPPK Penuh Waktu yang bekerja secara penuh waktu selama delapan jam.

Adapun istilah pekerja paruh waktu sebenarnya selama ini sudah dikenal di kalangan perburuhan, antara lain tercantum di PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Pasal 16 ayat (1) PP Pengupahan menyatakan, "Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang bekerja secara paruh waktu." Penjelasan Pasal 16 ayat (1) PP Pengupahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bekerja secara paruh waktu" adalah bekerja kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu."

2. Sistem Pengangkatan

PPPK Paruh Waktu dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu setelah melalui evaluasi kinerja dan memenuhi syarat administrasi. Hal ini memberi peluang pengembangan karir bagi para PPPK Paruh Waktu.

3. Sistem Pembayaran Gaji

Apabila sistem pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu ternyata nantinya sama dengan yang diberlakukan terhadap buruh paruh waktu, maka ASN jenis baru ini statusnya mirip pegawai swasta. Meski demikian, hingga kini gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020.

Gaji PPPK golongan IX pada masa kerja nol tahun, sebesar, 2.96 Juta rupiah, di luar aneka tunjangan. Namun, Perpres tersebut belum membahas tentang sistem gaji PPPK paruh waktu.

4. Kesepakatan Kerja

PPPK Paruh Waktu nantinya bekerja sesuai waktu yang telah disepakati. Menurut Anggota Panja RUU ASN Komisi II DPR Guspardi Gaus, PPPK Paruh Waktu akan diberi ruang untuk beraktivitas/bekerja di luar statusnya.

"PPPK part time menjadi solusi supaya tidak ada kehilangan pekerjaan tenaga honorer dan menurunkan pendapatan mereka. Di sisi lain tidak menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai," ujarnya.

Demikianlah informasi mengenai besaran gaji PPPK Paruh Waktu lengkap dengan kewajiban dan jabatan yang disediakan. Semoga bermanfaat, detikers!

Video: Dicegah Bergerak ke Istana, Massa Aliansi Honorer Kembali ke DPR

Video: Dicegah Bergerak ke Istana, Massa Aliansi Honorer Kembali ke DPR