DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) menilai adanya keretakan di internal DPP di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar. Kondisi itu dianggap menimbulkan gejolak di antara kader pada tiap DPD Golkar di daerah termasuk Sulsel, karena kecewa dengan keputusan partai terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).
Diketahui, Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketum Golkar pada Sabtu (10/8). Airlangga menyatakan mundur sebelum pergantian ketum baru dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang akan digelar Desember 2024.
"Sebenarnya kita tidak tahu (Airlangga Hartarto) akan mundur, tetapi kabar tidak solidnya DPP itu kita sudah tahu beberapa waktu yang lalu," ungkap Sekretaris DPD Golkar Sulsel Marzuki Wadeng kepada detikSulsel, Minggu (11/8/2024).
Marzuki mengakui keputusan Airlangga tersebut demi meredam konflik internal partai. Menurut dia, langkah Airlangga sudah tepat di tengah isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau pergantian ketum di luar dari jadwal organisasi.
"Artinya mundurnya itu saya kira sudah sangat bagus daripada dimundurkan, karena isunya saya dengar bahwa diminta Pak Airlangga untuk mundur, karena berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hasil munas dan hasil rakernas yang lalu," imbuhnya.
Marzuki mengatakan, ketidaksesuaian yang dimaksud berkaitan dengan sikap politik Golkar di pilkada serentak. Dia menyinggung keputusan DPP Golkar yang tidak memperhitungkan kader sendiri untuk maju sebagai calon kepala daerah (cakada).
"Banyak DPD provinsi dan kabupaten/kota yang dikecewakan. Misalnya yang dikasih surat tugas untuk maju di pemilihan gubernur, ketua DPD seperti Sumatera Utara yang sudah mempersiapkan diri 3 tahun justru dikasih orang lain," tutur Marzuki.
Kondisi serupa juga terjadi di Sulsel, khususnya di Pilgub 2024. Sebelumnya, DPP Golkar sudah mengeluarkan surat tugas untuk maju Pilgub Sulsel kepada lima kader pada November 2023.
Kelima kader Golkar yang sempat ditugaskan DPP, yakni: Waketum DPP Golkar Nurdin Halid; Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP); Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan; Bupati Luwu Utara Indah Indriani Putri; dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
Selama 9 bulan saat kader berupaya menaikkan elektabilitasnya dan menjajaki koalisi dengan partai lain, DPP Golkar belakangan memutuskan memberikan rekomendasi di luar dari figur yang mendapat surat tugas sebelumnya.
"Termasuk di Jakarta, termasuk juga di Sulsel, lain dikasih surat tugas, eh dikasih ke yang lain rekomendasinya. Banyak juga yang lain, bukan hanya provinsi tapi kabupaten/kota juga," beber Marzuki.
DPP Golkar memutuskan mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) yang diumumkan pada Kamis (8/8). Diketahui, Fatma merupakan Wakil Bendahara DPP NasDem yang juga istri Ketua DPW NasDem Sulsel Rusdi Masse.
"Dikasih misalnya maju gubernur, pilkada kabupaten/kota, ternyata orang (kader internal Golkar) sudah bekerja tahunan, ternyata bukan mereka yang dikasih. Ini salah satu saya kira ada yang lain yang kami tidak tahu di daerah," paparnya.
Menurut Marzuki, situasi dinilai dari tidak kompaknya DPP Golkar. DPP Golkar selama kepemimpinan Airlangga Hartarto dinilai kerap tidak konsisten dengan agenda yang sudah direncanakan sebelumnya.
"Oleh karena itu dengan hal-hal seperti ini dan itu terbaca oleh beberapa pengurus DPP itu sendiri, jadi tidak kompak. Tidak kompaknya karena itu, apa yang sudah diputuskan bersama ingkar dari keputusan," tegasnya.
Marzuki menambahkan, kabar Airlangga mundur memang mengejutkan. Namun pihaknya berharap keputusan Airlangga tidak sampai mengganggu kinerja Partai Golkar menyambut Pilkada 2024.
"Kejutannya ini luar biasa karena kita tidak sangka sebelumnya. Tapi yah mau diapa, yah begitulah. Insyaallah Golkar tetap solid untuk menatap beberapa agenda nasional terutama menyangkut Pilkada dan seterusnya," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
(sar/ata)