.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada para kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran Pilkada Serentak 2024. Anggaran yang telah disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu diminta ditransfer ke KPU dan Bawaslu daerah masing-masing awal Juli mendatang.
Hal itu disampaikan Tito saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Hotel Claro, Makassar, Rabu (26/6/2024). Dalam pemaparannya, Tito mengingatkan kepada kepala daerah yang hadir pada acara itu bahwa anggaran menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pilkada.
"Peran dari pada pemerintah daerah yang nomor satu sekali adalah masalah anggaran, kalau nggak ada anggaran Pemilu nggak akan jalan Pilkada nggak akan berlangsung dan sebetulnya saya sudah mengirim surat, (Surat edaran Mendagri nomor 900.1.9.1/433/9J) mengingatkan pada tahun lalu tanggal 24 Januari 2023," ujar Tito di hadapan peserta rakor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu di daerahnya masing-masing. Termasuk dengan TNI/Polri setempat untuk anggaran pengamanan pilkada.
Tito menyebut dalam surat tersebut sebenarnya pemda sudah diminta untuk mencairkan anggaran pilkada dalam 2 tahap. Yakni 40% pada tahap pertama yang seharusnya dicairkan pada 2023 dan 60% di tahap kedua pada 2024.
"Kenapa dibagi 2 karena ada daerah-daerah yang keuangannya lemah. Karena apa? Tergantung pemerintah pusat lewat transfer. PAD-nya rendah, kalau daerah rendah menengadahkan tangannya ke pusat terutama daerah-daerah pemekaran yang belum kuat PAD-nya," katanya.
Dia pun menyinggung ada sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir tidak peduli dengan edaran itu. Malah beban anggaran itu terkesan dibebankan kepada Penjabat (Pj) kepala daerah yang baru.
"Ada daerah yang sudah ada juga daerah yang belum, yang saya waspadai jumlah yang belum (transfer) itu banyak sekali angkanya, dia sebenarnya gak punya uang, itu jadi perhatian kita awasi betul," ujarnya.
Dia mengingatkan agar pemda segera mencairkan anggaran Pilkada sebelum 9 Juli. Bagi daerah yang belum juga transfer pada waktu itu, maka pihaknya akan menurunkan tim untuk mengecek permasalahannya.
"Jadi yang sampai 9 Juli tadi tidak mentransfer, kita akan turunkan tim ke daerah itu untuk mengetahui masalahnya apa. Masalahnya memang nda ada uang atau uangnya ke tahan atau sengaja ditahan," ujarnya.
Tito memastikan akan memaksa pemda tersebut untuk mencairkan anggarannya ke KPU, Bawaslu, dan TN-Polri. Jika ternyata ditemukan tidak ada anggarannya, pihaknya akan meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kita akan paksa untuk segera cairkan kepada ke KPU daerah, Bawaslu dan aparat keamanan. Saya yakin akan dilaksanakan. Kalau itu tidak ada anggaran kita akan meminta supaya dari Kementerian Keuangan untuk mengirimkan dana hak daerah untuk mendapatkan dana transfer DAU-nya untuk dipercepat," jelasnya.
"Agar periode berikutnya itu kan setiap 3 bulan untuk dikirimkan dipercepat beberapa bulan ke depan sebagian untuk menutup agar bisa digunakan saat Pilkada. Sebagian lagi digunakan untuk operasional," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto juga mengimbau agar instruksi pencairan anggaran pilkada itu segera dilaksanakan pemda.
"Dan tadi sudah dicek pak Mendagri secara langsung satu per satu dan insyaallah nanti tanggal 9 juli 2024 semuanya untuk dana sudah bisa diterima pada termin kedua,"jelasnya.
(asm/hsr)
