.webp)
Komisi A DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mempertanyakan sikap pimpinan DPRD Sulsel yang menahan hasil seleksi calon komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) tingkat Sulsel. Komisi A menilai alasan pimpinan DPRD Sulsel menahan surat keputusan nama-nama yang diloloskan tidak jelas.
"Iya itu kan sudah selesai fit di Komisi A, keputusan komisi A sudah disampaikan ke pimpinan. Jadi masalah kelanjutannya sudah di ranah pimpinan. Adapun alasannya ada indikasi ada apa-apa segala saya pikir itu tidak bisa jadi alasan untuk tidak dilanjutkan ke tahap pelantikan," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Irwan kepada detikSulsel, Jumat (7/6/2024).
Irwan menyarankan agar pimpinan DPRD Sulsel segera meneruskan surat keputusan Komisi A tersebut ke Pemprov Sulsel agar segera dilakukan pelantikan komisioner terpilih. Komisi A juga mempersilakan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel memproses jika ada dugaan pelanggaran dalam proses seleksi fit and proper test oleh Komisi A tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Toh nantinya kalau terbukti silakan... pelantikan silakan dijalankan, kalau proses ada yang dianggap tidak sesuai silakan juga jalan. Artinya kita kan mempunyai cadangan di situ, kalau ada terbukti yang dipilih ini ada apa-apa bisa diganti," katanya.
"Jadi saran saya selaku pimpinan komisi A berharap kepada pimpinan DPRD Sulsel bahwa ini segera ditindaklanjuti untuk dilakukan pelantikan," tambah Irwan.
Legislator NasDem ini menuding bahwa alasan pimpinan DPRD Sulsel menunda meneruskan surat itu karena asumsi yang tidak jelas. Menurutnya, justru sikap itu akan memunculkan tanda tanya besar dari masyarakat.
"Jangan berhenti karena asumsi yang tidak-tidak, yang membuat masyarakat berprasangka berbeda-beda. Sekarang sudah berbeda-beda sangkaan masyarakat karena tidak ada kejelasan. Jadi jangan salahkan nanti orang lain ketika berpendapat keliru karena tidak adanya sikap yang jelas," katanya.
Apalagi, lanjut Irwan, tudingan soal adanya dugaan suap tidak mampu dibuktikan. Bahkan sampai saat ini belum ada yang melapor ke BK.
"Dan berpotensi nanti Komisi A juga akan berpikir demikian ke pimpinan kenapa tidak dilanjutkan ini, ada apa? Saya pikir dilantik aja, soal masalah lain silakan berproses. Artinya keputusannya sudah nyata jangan hanya karena asumsi yang tidak jelas membatalkan yang nyata," katanya.
Irwan juga menyoroti pernyataan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif yang menyatakan hasil seleksi Komisi A bisa dibatalkan. Termasuk pimpinan DPRD Sulsel mempertimbangkan mengulang tahapan fit and proper test tersebut jika ditemukan pelanggaran.
"Bagaimana caranya keputusan komisi bisa dibatalkan. Siapa yang fit? Kalau Komisi A lagi berarti sama, masa fit pertama dan kedua beda hasilnya, ada apa? Artinya begini, dari asumsi itu kalau BK mau bertindak silakan bertindak. Yang jadi pertanyaan kami karena ini tidak dilantik, ada apa dengan pimpinan?" ketus Irwan.
Bahkan Irwan mengaku siap mundur sebagai anggota DPRD Sulsel jika ada calon komisioner pernah berkomunikasi dengan dirinya. Dia mengaku tak ada kedekatan khusus dengan para calon komisioner tersebut.
"Saya kalau ditanya satu orang saja kalau ada saya pernah berkomunikasi dengan dia saya bersedia mundur dari DPR, tidak ada saya kenal itu calon," katanya.
"Alasan saja itu (ditunda karena suap), kami di komisi A juga berpikiran jangan-jangan ini karena jagoannya pimpinan tidak lolos sehingga dia membuat alasan-alasan," tambah Irwan.
Sebelumnya diberitakan, DPRD Sulsel menegaskan seleksi calon anggota KPID dan KI Sulsel belum tuntas. Bahkan DPRD Sulsel membuka peluang agar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan diulang.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif kepada Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP) saat rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (29/5). Andi Ina menyampaikan penegasannya, yakni 7 nama yang diloloskan Komisi A DPRD Sulsel belum final.
"Perlu kami tegaskan kepada teman-teman KJPP, sampai hari ini belum ada keputusan terkait dengan nama-nama yang diputuskan baik KPID maupun KIP, itu secara kelembagaan, jadi belum ada," kata Andi Ina.
Sementara itu, Syaharuddin menambahkan bahwa pimpinan DPRD Sulsel belum mengambil keputusan karena masih menunggu proses yang dilakukan oleh BK DPRD Sulsel. Hasil BK tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pimpinan yang dihadiri oleh para ketua fraksi, Komisi A, dan BK.
"Dalam hasil rapat pimpinan nanti bisa menimbulkan 3 opsi, satu dibatalkan, kedua dilakukan fit and proper test ulang, dan ketiga membuka data-data nilai calon yang dipilih. Ini jawaban kami di DPRD sebagai tindak lanjut aspirasi kemarin," ujar Sekretaris DPW NasDem Sulsel ini.
(ata/asm)
