Proyek pusat perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) ternyata mandek setelah Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunannya setahun lalu. Komisi II DPR RI pun dibuat heran karena proyek yang dibiayai APBN itu belum berjalan.
Diketahui, Ma'ruf Amin melakukan groundbreaking pembangunan sentra sarana prasarana Pemprov PBD pada Senin (17/7/2023). Rombongan Komisi II DPR RI lalu meninjau perkembangan proyek yang terletak di kawasan Stadion Wombik KM 16, Sorong, Senin (27/5/2024).
"Walaupun sudah Pak Wapres datang meletakkan batu pertama tapi belum ada satu tanda-tanda pembangunan sudah mulai," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di lokasi proyek.
Ahmad mengaku kecewa karena tidak ada pembangunan fisik gedung perkantoran di kawasan itu. Pembangunan kantor Gubernur Papua Barat Daya, pun belum dimulai.
"Tentu ada sedikit mengecewakan. Karena tadinya kami bayangkan setelah satu tahun setengah, sudah ada bangunan," keluhnya.
Dia lantas menyoroti Stadion Wombik yang justru lebih dulu direvitalisasi bangunannya. Ahmad mengira bangunan stadion tersebut sudah rata dengan tanah.
"Saya juga kaget tadi saya berharap sudah ada bangunan yang terlihat tapi malah stadion yang tambah cantik. Bayangan saya stadion sudah rata dan melihat pembangunan calon kantor gubernur dan lain lain," tutur Ahmad.
Ahmad menekankan persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemprov Papua Barat Daya harus intens berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat proses pembangunannya.
"Ini masalah yang serius bagaimana kita mau mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya kalau proses pembangunan administrasi saja berjalan dengan lambat," paparnya.
Dia menuturkan pihaknya memiliki tanggung jawab mendorong percepatan pembangunan di daerah otonomi baru (DOB). Pihaknya memonitoring penyelenggaraan pemerintahan di empat DOB, yakni Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
"Kita melakukan kunjungan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan di empat daerah otonomi baru. Salah satunya Sorong, Papua Barat Daya," imbuh Ahmad.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mochamad Musa'ad berdalih pembangunan pusat perkantoran karena ada kendala teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Namun dia tidak membeberkan hal teknis yang dimaksud.
"Ada alasan teknis dari Kementerian PU sehingga pembangunan belum dilakukan padahal sudah diletakkan batu pertama oleh Wakil Presiden," ungkap Musa'ad kepada wartawan.
Musa'ad menuturkan, pembangunan pusat perkantoran pemerintahan DOB, termasuk Papua Barat Daya, menggunakan APBN. Pihaknya sisa menunggu realisasi anggaran dari pemerintah pusat untuk memulai pembangunannya.
"Kita tunggu saja kapan membangunnya, itu yang tadi didiskusikan sebab tidak ada alokasi dana di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membangun perkantoran," tegasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
(sar/ata)