.webp)
Komisi II DPR RI menyoroti proyek pembangunan pusat perkantoran Pemprov Papua Barat Daya (PBD) yang mandek setelah dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Wapres Ma'ruf Amin pada Juli 2023. Pihaknya kaget belum ada progres yang signifikan di kawasan proyek tersebut.
"Hari ini kami melihat ya, tentu ada sedikit mengecewakan. Karena tadinya kami bayangkan setelah 1 tahun setengah sudah ada bangunan," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam kunjungan kerjanya di Sorong, Senin (27/5/2024).
Ahmad justru menyoroti bangunan stadion di kawasan tersebut yang didahulukan. Padahal sejumlah bangunan perkantoran di kawasan tersebut mesti diprioritaskan diselesaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya juga kaget tadi saya berharap sudah ada bangunan yang terlihat tapi malah stadion yang tambah cantik. Bayangan saya stadion sudah rata dan melihat pembangunan calon kantor gubernur dan lain lain," ujarnya.
Pihaknya pun meminta penjelasan pihak Pemprov PBD terkait hal ini. Apalagi proyek itu sebelum mendapat atensi dari Wapres Ma'ruf Amin.
"Walaupun sudah Pak Wapres datang meletakkan batu pertama tapi belum ada satu tanda-tanda pembangunan sudah mulai, makanya setelah ini kita rapat di kantor Pj Gubernur dan kita akan diskusi," beber Ahmad.
Ahmad menambahkan, kunjungan Komisi II DPR RI untuk memonitoring penyelenggaraan pemerintah di empat daerah otonomi baru (DOB). Daerah yang dimaksud, yakni Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
"Kita Melakukan kunjungan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan di empat daerah otonomi baru. Jadi hari ini kami di Sorong, besok di lusanya di Wamena kemudian hari Kamis di Merauke," imbuhnya.
Dia menambahkan, DPR ikut terlibat dalam melahirkan daerah otonomi baru di Papua untuk mempercepat pembangunan di Papua. Namun dia beranggapan pembangunan sejauh ini masih lambat.
"Kami punya tanggung jawab besar dan serius, harusnya kita juga memastikan dengan cepat pemindahan ibu kota. Ini masalah yang serius bagaimana kita mau mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya kalau proses pembangunan administrasi saja berjalan dengan lambat," beber Ahmad.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mochamad Musa'ad mengaku proyek ini terhambat hal teknis di Kementerian PUPR. Namun dia tidak merinci kendala teknis yang dimaksud.
"Masterplan hingga amdal sudah diselesaikan. Ada alasan teknis dari Kementerian PU sehingga pembangunan belum dilakukan padahal sudah diletakkan batu pertama oleh Wakil Presiden," ungkap Musa'ad.
Diketahui, Wapres Ma'ruf Amin sebelumnya melakukan groundbreaking pembangunan sentra sarana prasarana Pemprov Papua Barat Daya pada Senin (17/7/2023). Peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Provinsi PBD digelar di Stadion Wombik, kilometer 16, Kota Sorong.
(sar/asm)
