.webp)
"Ada alasan teknis dari Kementerian PU sehingga pembangunan belum dilakukan padahal sudah diletakkan batu pertama oleh Wakil Presiden," kata Pj Gubernur Papua Barat Daya Mochamad Musa'ad kepada wartawan, Senin (27/5/2024).
Musa'ad tidak mendetailkan alasan teknis tersebut. Musa'ad menyebut pembangunan pusat pemerintahan daerah otonomi baru (DOB) menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo.
"Presiden sudah memerintahkan ada alokasi dana untuk pembangunan semua pusat pemerintahan di DOB sehingga itu menjadi tanggungjawabnya pemerintah pusat. Jadi pembangunan itu pakai dana APBN," ujarnya.
Dia melanjutkan pihaknya hanya menunggu kapan realisasi pembangunan dilaksanakan. Pasalnya, Pemprov tidak mengalokasikan dana untuk membangun gedung perkantoran.
"Kita tunggu saja kapan membangunnya, itu yang tadi didiskusikan sebab tidak ada alokasi dana di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membangun perkantoran. Anggaran pemerintah provinsi salah satu sumber pendanaan yang namanya dana tambahan infrastruktur (DTI) itu tidak bisa dipakai untuk membangun infrastruktur perkantoran," tuturnya.
Musa'ad mengaku pembangunan perkantoran PBD murni dari dana APBN. Dari diskusi bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri, pemerintah pusat memastikan pembangunan bakal dimulai pada Oktober 2024.
"Direncanakan Oktober 2024 nanti mulai membangun menurut informasi dari teman-teman Kementerian PU. Kapan rampungnya itu berdasarkan dari pemerintah pusat yang membangun," bebernya.
Musa'ad mengungkap tugas pemprov hanya membuat masterplan, DED, amdal hingga akta sertifikat tanah dan itu sudah dilakukan. Bahkan, menurut Musa'ad, Provinsi Papua Barat Daya satu-satunya DOB yang memiliki sertifikat kepemilikan lahan pemerintahan.
"Kita sudah membuat master plannya, DED-nya, kita sudah membuat amdalnya, Kita sudah siap tanahnya bahkan bersertifikat atas nama Pemerintah Papua Barat Daya. Jadi satu-satunya di 4 DOB yang sudah punya sertifikat atas nama provinsi itu hanya di Papua Barat Daya," tutupnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI kaget belum ada progres yang signifikan di kawasan proyek pembangunan pusat perkantoran Pemprov Papua Barat Daya (PBD). Padahal proyek itu sudah digroundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Wapres Ma'ruf Amin pada Juli 2023.
"Hari ini kami melihat ya, tentu ada sedikit mengecewakan. Karena tadinya kami bayangkan setelah 1 tahun setengah sudah ada bangunan," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam kunjungan kerjanya di Sorong, Senin (27/5).
Ahmad justru menyoroti bangunan stadion di kawasan tersebut yang didahulukan. Padahal sejumlah bangunan perkantoran di kawasan tersebut mesti diprioritaskan diselesaikan.
"Saya juga kaget tadi saya berharap sudah ada bangunan yang terlihat tapi malah stadion yang tambah cantik. Bayangan saya stadion sudah rata dan melihat pembangunan calon kantor gubernur dan lain-lain," ujarnya.
(ata/sar)
