Satpol PP, Damkar, dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengaku kekurangan armada untuk menjangkau 11 kecamatan, 6 di daratan dan 5 di kepulauan. Idealnya, tiap kecamatan setidaknya memiliki minimal 1 armada damkar.
"Memang kami akui bahwa keberadaan damkar di Selayar ini belum pada kondisi ideal," ujar Kepala Bidang Damkar Satpol PP, Damkar, dan Penyelamatan Selayar, Abdul Rahman, kepada detikSulsel, Sabtu (25/5/2024).
Rahman membeberkan saat ini Damkar Selayar memiliki 5 armada yang beroperasi di 4 pos. Rinciannya, untuk wilayah daratan, yakni 2 armada di Pos Kecamatan Benteng (induk), 1 armada di Pos Bontosikuyu, dan 1 armada di Pos Bontomatene. Sementara, 1 armada di kepulauan, yakni Pos Pasimasunggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di antara 5 kecamatan di kepulauan, untuk keberadaan damkar baru ada di satu pulau, Pulau Jampea, dengan wilayah dua kecamatan. Pos kami ada di Kecamatan Pasimasunggu dengan wilayah kerja Pasimasunggu itu sendiri dan Pasimasunggu Timur," katanya.
Rahman mengatakan insiden kebakaran di Pulau Kayuadi, Kecamatan Taka Bonerate, pada Rabu (22/5) malam lalu, menjadi atensi bahwa di wilayah setempat sangat membutuhkan armada damkar. Begitupun, kata dia, di pulau-pulau lainnya.
"Dengan adanya kejadian ini (kebakaran di Kayuadi) tentu menjadi perhatian buat kami untuk mengusulkan pengadaan armada tambahan. Tidak hanya kepada pemerintah daerah kabupaten, tetapi juga ke provinsi, bahkan jika memungkinkan ada ruang meminta bantuan ke pusat," ucapnya.
Menurut Rahman, mempertimbangkan letak geografis, Selayar setidaknya butuh 1 armada di tiap kecamatan. Namun, kata dia, wilayah kepulauan tentunya mesti punya perlakuan berbeda.
"Idealnya 1 kecamatan, 1 armada. Itu minimal. Apalagi ini berbeda pulau. Seandainya 11 kecamatan ini satu daratan semuanya, mungkin tidak seperti itu. Tapi, kondisi Selayar berbeda dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan," bebernya.
Rahman yang menjabat Kepala Bidang Damkar Selayar per Desember 2023 lalu mengungkapkan, pengadaan damkar di Selayar terakhir dilakukan pada 2019 lalu. Dia pun berharap pemerintah daerah, eksekutif maupun legislatif, memberikan perhatian atas minimnya armada damkar.
"Wah, itu sudah lama. Saya sempat crosscheck pengadaan itu di bawah tahun 2020. Jadi, tidak ada pengadaan selama hampir lima tahun. Harapannya, tentu kami berharap semua stakeholders bisa bahu-membahu memberikan perhatian. Salah satunya adalah ada penambahan armada dan beberapa pos, khususnya wilayah yang belum tersentuh damkar," tuturnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...
"Saya tidak tahu persis sebelumnya ada pengajuan (armada damkar atau tidak), tahun ini akan kita usulkan. Mekanismenya begitu. Ada daftar kebutuhan kita ajukan ke pemerintah daerah. Tapi, mungkin di tahun politik ini sehingga pos anggaran berkurang," ungkapnya.
Rahman menambahkan, dalam beberapa pertemuan dengan pemangku kebijakan terkait, dirinya mengusulkan ide pengadaan helikopter untuk menjangkau wilayah kepulauan.
"Ini mungkin sedikit berat bahwa solusi armada yang tepat untuk Selayar adalah helikopter. Ini mungkin berat, tetapi Damkar Selayar itu harus melayani wilayah kepulauan. Nah, kita ini punya 100 pulau lebih (baik yang berpenghuni maupun tidak)," terangnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah bisa mencontoh apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menghadirkan damkar motor (damtor). Menurutnya, inovasi itu cocok untuk wilayah kepulauan.
"Saya kira kenapa tidak? Di Makassar itu, dengan beberapa inovasi yang dilakukan pemerintah kota, salah satunya adalah bentuk armada yang bisa masuk ke ruang-ruang sempit. Sangat memungkinkan dan pas untuk beberapa wilayah di kepulauan, khususnya yang mempunyai jalan sempit," pungkasnya.
Simak Video "Video Kondisi TKP Ledakan Bom Ikan di Bulukumba: Rumah Hancur-1 IRT Tewas"
[Gambas:Video 20detik]
(ata/hmw)