.webp)
"Kita anggota dewan tidak secara detail mengetahui itu, nanti dapat informasi bahwa ada seperti ini saat mereka datang bawa petisi, insyaallah kita follow up nanti," ujar Anggota Komisi E DPRD Sulsel Ady Ansar kepada wartawan di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (2/5/2024).
Ady berharap Pemprov Sulsel bisa merealisasikan tuntutan arsiparis agar TPP-nya disetarakan, yakni Rp 6 juta jika aturannya jelas. Komisi E DPRD Sulsel baru akan mengagendakan rapat kerja dengan Pemprov pada pekan depan.
"Mungkin rapat kerja di minggu depan kita akan pertanyakan dan kalau memang aturannya ada dan kita belum penuhi kita akan minta ke provinsi untuk segera merealisasikan itu," ujar legislator NasDem ini.
Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, lanjut Ady, arsiparis itu dulunya merupakan kasubag tata usaha di UPT SMA/SMK dan SLB. Kemudian ada moratorium penyederhanaan jabatan dari pemerintah dan jabatan ini dihapus.
"Kemudian beralih jabatan sub koordinator yang khusus tenaga non-kependidikan penyelenggaraan tata usaha di masing-masing UPT. Lalu sub koordinator itu disetarakan arsiparis, inilah yang mereka tuntut baik TPP maupun tunjangannya tidak jalan sebagaimana diatur undang-undang. Tahun lalu Rp 2 juta, tahun ini diturunkan Rp 1 juta," jelas Ady.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 179 arsiparis SMA/SMK/SLB di Sulsel mengeluhkan TPP yang diterima tiap bulan hanya Rp 1 juta. Mereka meminta TPP mereka disetarakan hingga menjadi Rp 6 juta.
Keluhan itupun diadukan 30 orang perwakilan arsiparis ke kantor DPRD Sulsel, Kamis (2/5). Aspirasi mereka diterima oleh anggota Komisi E DPRD Sulsel.
"Kami ada 179 arsiparis yang menyebar di 24 kabupaten/kota di SMA/SMK dan SLB. Kami mewakili karena kondisi mereka tidak sempat hadir," kata Arsiparis SMAN 20 Makassar Yohana Leban Kabanga kepada wartawan Kamis (2/5).
Yohana mendesak Pemprov Sulsel menyetarakan pemberian TPP dengan pejabat di OPD lain. Nominal TPP Rp 1 juta itu dianggap tidak setara dengan beban kerja mereka.
"Sampai saat ini TPP yang diberikan kepada kami hanya Rp 1 juta, yang seharusnya kalau aturan ditegakkan maka kami dapat memperoleh Rp 6 juta lebih," ujarnya.
Dia menjelaskan, sejak Januari 2024 arsiparis hanya menerima Rp 1 juta per bulan. Padahal mereka seharusnya bisa menerima TPP hingga Rp 6 juta.Pasalnya mereka merupakan pejabat fungsional dengan grade/kelas jabatan 9.
Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi bagi Pejabat Fungsional yang Disetarakan.
"Maka seharusnya mulai Januari tahun ini kami dibayarkan TPP sebanyak Rp 6 juta lebih, sama yang diterima arsiparis di OPD lain untuk arsiparis ahli muda," jelas Yohana.
(sar/ata)
