Suara PSI di Banteng Membengkak Jadi 3.862 di Info Pemilu, KPU Klarifikasi

Ilustrasi pemilu — Ilustrasi. Foto: Getty Images/Abudzaky Suryana

Bantaeng -

Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) membengkak menjadi 3.862 suara. KPU Bantaeng menyebut ada kesalahan sistem antara laman Info Pemilu KPU dan data faktual.

"Faktual dan faktanya yang terjadi memang adalah perolehan suara partai hanya 1.986, itu data yang ada di Sirekap. Yang tampil di Info Pemilu itu 3.862 suara. Jadi kekeliruannya di situ," ujar Anggota KPU Bantaeng Ahmad Makmur kepada wartawan, Senin (4/3/2024).

Ahmad mengaku akan melakukan perbaikan secara berjenjang terkait kekeliruan yang tampil di Info Pemilu KPU. Dia menyebut telah menyampaikan adanya permasalahan ini lewat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu sudah dilakukan koreksi secara berjenjang di bawah dan semua sudah detail dan disaksikan oleh Bawaslu pada saat rekapitulasi suara tingkat provinsi. Bahwa berita yang beredar kekeliruannya basis datanya Info Pemilu sementara faktanya form D dan data Sirekap yang ada hari ini," jelas Ahmad.

Dalam pleno tingkat provinsi, Ahmad menegaskan suara PSI yang disepakati hanya meraih 1.986 suara sesuai data Sirekap dan rekapitulasi berjenjang. Dia juga memastikan tidak ada penggelembungan suara untuk PSI.

"Tadi sudah disepakati bahwa yang menjadi fakta D-Hasil tingkat kabupaten dan tentunya Sirekap yang menampilkan data C-Hasil," jelasnya.

Ahmad menjelaskan laman Info Pemilu KPU memang belum di-update sempurna dan lambat dalam membaca data Sirekap. Berbeda dengan Sirekap KPU yang datanya sudah diperbarui sesuai rekapitulasi berjenjang.

"Bukan penggelembungan, tapi kesalahannya yang dijadikan basis data adalah Info Pemilu. Info Pemilu ini tidak ter-update dengan sempurna bisa dikatakan lambat loading dalam membaca data Sirekap tapi data faktualnya ada dalam fom D, yakni data perolehan 1.986 itu yang pada fakta realnya," katanya.

Terkait perbedaan data di laman info pemilu dan Sirekap, Ahmad juga mengaku sudah dijelaskan dengan baik ke para saksi, KPU dan Bawaslu Sulsel saat pleno. Sehingga masalah ini sudah selesai di dalam forum rekapitulasi di tingkat provinsi.

"Sudah disampaikan ke KPU ke para saksi untuk pembuktian realnya sesuai fakta di lapangan yang dilihat dan diperiksa langsung oleh Bawaslu Sulsel saat rekapitulasi suara tingkat provinsi," pungkasnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

PSI Sulsel Masih Optimis Lolos Parlemen

Ketua PSI Sulsel Muhammad Surya enggan merespons soal dugaan penggelembungan suara itu. Dia hanya berharap agar semua pihak bersabar menunggu rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang rampung.

"Mestinya kita bersabar, hitungan itu belum final, apa yang salah dengan rekap itu? Kalau kita mau bersabar untuk menunggu, kan belum di ujung kan masih ada puluhan persen suara belum terhitung," kata Surya saat dikonfirmasi terpisah.

Dia lantas mempertanyakan di mana salahnya jika suara PSI mengalami kenaikan di Info Pemilu KPU. Pasalnya, kata dia, jauh hari sebelum pemilihan survei elektabilitas PSI memang di atas 4%.

"Di mana salahnya? Kalau kita mau mengaca survei kita jauh hari sebelum pileg itu ada di angka di atas 4% optimis lolos, nah sekarang ini tidak ada yang pasti, belum final kenapa mesti ribut," katanya.

Dia mengaku menyerahkan semua proses ke KPU selaku penyelenggara. Apapun hasilnya, PSI akan menerimanya dengan lapang dada.

"Kalau kita lolos alhamdulilah kalau tidak kita berusaha lagi 5 Tahun yang akan datang, kalau kita lihat kenaikannya dari 1,89% menjadi 3,1% itu hampir 100 persen kenaikannya itu saja sudah luar biasa. Dari 1 juta lebih pemilih menjadi 2 juta lebih pemilih artinya kan 100% kenaikan, lumayanlah," ujarnya.

Dia mengklaim berdasarkan data internal PSI lolos parlemen. Soal peningkatan suara yang signifikan, PSI tidak terlibat.

"Saya tidak mau berandai-andai, yang pasti kami yakin lolos menurut data kami. Tapi kalau kita mau mengaca ke real count kenapa ada tiba-tiba, kita tidak di situ, bukan kita yang pasang itu. Tanya ke KPU kenapa bisa begitu," pungkasnya.