.webp)
Sebanyak 8 distrik di wilayah Papua akan menggelar pemungutan suara atau pencoblosan susulan gegara warga merusak dan membakar kotak suara hingga logistik Pemilu 2024 telat sampai. Empat distrik yang akan pencoblosan susulan berada di Kabupaten Paniai, Papua Tengah dan empat lainnya di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua.
Pemungutan suara Pemilu 2024 secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia pada Rabu (14/2/2024) kemarin. Namun KPU menunda pelaksanaan pencoblosan di 8 distrik di Papua tersebut dan belum menentukan waktu pemungutan suara susulan.
Warga Bakar Logistik Pemilu di Paniai
Warga awalnya melakukan pembakaran Kantor Distrik Baya Biru pada Minggu (11/2) sekitar pukul 15.10 WIT. Insiden pembakaran kantor tersebut dipicu informasi jika logistik Pemilu di Distrik Baya Biru akan dialihkan ke Distrik Aradide.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masyarakat kecewa, mereka marah karena kita kan hari ini rencana pergeseran logistik Pemilu. Karena seperti ada informasi seperti itu marahlah masyarakat di sana sehingga bakarlah kantor distrik," kata Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani kepada detikcom, Minggu (11/2).
Aksi anarkis warga berlanjut pada Senin (12/2). Warga membuka kotak suara untuk mencari Formulir C1 KWK berhologram di Distrik Yagai dan Distrik Muye, Paniai.
"Dapat saya sampaikan, sejumlah warga di Distrik Yagai melakukan pembongkaran logistik untuk mencari Formulir C1 KWK berhologram, namun aksi tersebut berujung pada perusakan 125 kotak suara pemilu," ujar AKBP Abdus dalam keterangannya, Selasa (13/2).
Insiden lain juga terjadi Distrik Kebo, Kabupaten Paniai. Warga melakukan pembakaran kotak suara pada Selasa (13/2).
"Tentunya H-1 saya sangat sayangkan kemarin masih ada kejadian pembakaran fasilitas pemerintah dan logistik Pemilu di Paniai," ujar Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri kepada wartawan di Kota Jayapura, Selasa (13/2).
KPU kemudian memutuskan menunda pencoblosan di 4 distrik di Kabupaten Paniai. Hal berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Empat Distrik Wilayah Kabupaten Paniai pada Rabu (14/2).
"Menetapkan jumlah dan nama distrik di wilayah Kabupaten Paniai yang dilakukan penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang disebabkan oleh pengrusakan logistik pada saat pendistribusian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," tulis Ketua KPU Kabupaten Paniai, Sisilia Nawipa dalam surat bertanggal 13 Februari 2024 yang ditetapkan di Enarotali ini.
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," lanjutnya.
Empat distrik yang mengalami penundaan pemungutan suara adalah Distrik Kebo yang terdiri dari 13 kampung, Distrik Aweida yang terdiri dari 6 kampung, Distrik Muye terdiri dari 10 kampung, dan Distrik Yagai terdiri dari 10 kampung. Total TPS yang mengalami penundaan berarti adalah 92 TPS. Total jumlah pemilih adalah 22.091 suara.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Logistik Pemilu Telat Sampai di Mamberamo Raya
Selain di Kabupaten Paniai, Pemilu susulan juga akan terjadi di 4 distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Sebab, keempat distrik tersebut belum menerima logistik Pemilu hingga hari pemungutan suara pada Rabu (14/2).
Keempat distrik tersebut adalah Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah, dan Distrik Mamberamo Tengah Timur. Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU agar dilaksanakan Pemilu susulan.
"Bawaslu Mamberamo raya, mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara susulan di 20 TPS di 4 distrik, akibat keterlambatan pendistribusian logistik," ujar anggota Bawaslu Mamberamo Raya Omega Batkorumbawa kepada wartawan, Rabu (14/2).
Omega Batkorumbawa mengatakan, sebanyak 20 TPS di 4 distrik hingga kini belum menerima logistik Pemilu. Alasannya karena keterbatasan transportasi udara untuk mengangkut logistik tersebut.
"Keterlambatan distribusi yang diakibatkan tidak maksimalnya transportasi udara yang mana di kabupaten Mamberamo Raya," ungkapnya.
Omega mengungkap, Bawaslu sendiri telah melaporkan ini kepada KPU Mamberamo Raya agar rekomendasi ini segera ditindaklanjuti. Dia berharap, masalah ini bisa segera diatasi agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.
"Kami juga berharap kesiapan KPU agar dapat lebih maksimal dalam melaksanakan agenda negara," pungkasnya.
