.webp)
Bawaslu Papua sedang menelusuri terkait dugaan kecurangan Pemilu di Kota Jayapura. Bawaslu saat ini sedang menunggu laporan dari Panitia Pengawas Pemilhan Umum (Panwaslu) yang berada di TPS.
"Ya ada sejumlah dugaan pelanggaran itu yang nantinya kita menunggu teman-teman pengawas TPS," kata Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin kepada detikcom, Rabu (14/2/2024).
Hardin mengungkap, dugaan pelanggaran Pemilu itu terjadi di beberapa TPS yang tersebar di distrik dan kelurahan di Kota Jayapura. Seperti calon pemilih yang tidak mendapatkan haknya karena tidak mendapat pemberitahuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya orang tidak diizinkan untuk mencoblos walau pun misalnya dia adalah DPT di TPS itu hanya karena dia tidak dapat pemberitahuan," ungkapnya.
Baca juga: TKD Klaim Prabowo-Gibran Menang 85% di Papua |
Kemudian, dugaan pelanggaran di salah satu TPS di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan terkait surat suara yang tidak diberikan. Padahal, pemilih tersebut masuk dalam daftar DPT.
"Misalnya laporan di salah satu TPS di sekitaran Entrop bahwa dugaannya bahkan itu beberapa surat suara tidak diberikan kepada pemilih DPT," imbuhnya.
Selanjutnya, Hardin menjelaskan, adanya dugaan pelanggaran lain yakni surat suara yang diberikan kepada pemilih hanya satu lembar. Seharusnya, pemilih mendapatkan lima lembar surat suara.
"Pemilih DPT hanya diberikan satu surat suara, empat surat suara lainnya tidak diberikan. Padahal semestinya kalau pemilih di dalam DPT itu lengkap lima," ucapnya.
Saat disinggung adanya segel kotak suara yang telah rusak saat tiba di TPS, Hardin menuturkan pihaknya belum mendapatkan laporan dugaan pelanggaran tersebut.
"Kita belum dapat informasi yang itu. Tetapi nanti kita coba nantikan memastikan dengan teman-teman ini kan pengawas di tingkat TPS masih terus bekerja," pungkasnya.
(ata/ata)
