.webp)
Pemkot Parepare mengungkap alasan mengganti nama Jembatan Kembar menjadi Jembatan Akbar saat diresmikan ulang Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin. Pihaknya berdalih nama Jembatan Kembar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari segi konstruksi.
Jembatan Akbar yang terletak di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare diresmikan Bahtiar pada Selasa (9/1/2024). Proyek yang awalnya bernama Jembatan Kembar itu sempat diresmikan di era Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat HUT ke-63 Parepare pada 20 Maret 2023.
"Penamaan jembatan Kembar dinilai agak kurang tepat karena di sana tidak ada pasangan jembatan yang berdampingan dan serupa secara konstruksi," ungkap Kepala Dinas Kominfo Parepare Anwar Amir dalam keterangannya, Rabu (10/1).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anwar membandingkan Jembatan Kembar Kabupaten Gowa yang sesuai dengan kondisi konstruksinya. Pasalnya lanjut dia, ada dua jembatan yang serupa dan dibangun bersampingan.
Dia menilai, perubahan nama dalam suatu proyek merupakan hal yang biasa terjadi. Salah satu contohnya, nama Stadion Gelora Mandiri kini menjadi Gelora Bj Habibie Parepare yang terinspirasi dari tokoh Presiden RI Periode 1998-1999.
"Juga sama seperti nama Lapangan Andi Makkasau, sekarang disebut Alun-Alun Kota. Tugu Blueband jadi Tugu Pramuka," sebut Anwar.
Anwar menegaskan, Jembatan Akbar bukan diambil dari identitas Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali. Dia beralasan ada makna dan filosofi yang lebih luas dari penamaan proyek Pemkot Parepare tersebut.
"Namanya Jembatan Akbar, jadi bukan menunjukkan nama seorang Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali. Di balik penamaan jembatan itu tentu ada makna dan filosofinya," terangnya.
Menurut Anwar, kata 'akbar' yang tersemat dalam nama jembatan itu bermakna besar. Dalam artian kata dia, merujuk pada ukuran Jembatan Akbar yang besar dari sisi panjang dan lebarnya.
"Terlebih jembatan itu terbentang lebar di atas (Sungai) Salo Karajae yang juga bermakna besar," sebut Anwar.
Penamaan Jembatan Akbar turut terinspirasi dari tokoh Sulsel yang dinilai punya ide dan gagasan besar. Dua sosok yang dimaksud, yakni mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe.
"Jadi sebagai bentuk menghormati pemikiran besar dari dua sosok tokoh kepala daerah tersebut," tambah Anwar.
Anwar melanjutkan, kehadiran Jembatan Akbar secara umum diharapkan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Khususnya jembatan itu bisa mengurai kemacetan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Awal Mula Pembangunan Jembatan
Anwar menjelaskan, Jembatan Akbar mulanya dibangun lewat bantuan keuangan Pemprov Sulsel sekitar Rp 28,6 miliar tahun anggaran 2022. Namun dana tersebut belum cukup untuk merampungkan jembatan sepenuhnya.
Namun saat itu lanjut Anwar, pembangunannya sudah diresmikan di era Gubernur Sulsel Andi Sudirman pada 20 Maret 2023 lalu. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Andi Sudirman.
"Karena saat diresmikan (Andi Sudirman Sulaiman), beberapa fisiknya belum rampung sehingga belum bisa dimanfaatkan," beber Anwar.
Pemkot Parepare pun kembali menganggarkan Rp 2,8 miliar di APBD tahun 2023 untuk menyelesaikan jembatan itu. Bahkan kembali ditambah Rp 5 miliar untuk menyambungkan akses Jalan Suka Alam Lestari- Jembatan-Jalan Lingkar.
"Sekarang sudah layak difungsikan dan rampung, (sehingga) 9 Januari 2024 kemarin barulah diresmikan tanpa penandatanganan prasasti lagi oleh Pj Gubernur (Bahtiar) yang bertepatan dengan kunjungan kerjanya di Parepare," jelasnya.
DPRD Parepare Tekankan Fungsi Jembatan
Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir menilai pergantian nama Jembatan Kembar menjadi Jembatan Akbar tidak perlu dipersoalkan. Kaharuddin menilai yang terpenting kehadiran jembatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
"Saya tidak fokus ke nama tapi fungsi dan bagaimana bisa cepat digunakan untuk mengurai kemacetan di Jembatan Sumpang Minangae yang cukup padat dengan lalu lalang kendaraan," tegas Kaharuddin kepada detikSulsel, Rabu (10/1).
Kaharuddin mengatakan, Pemkot Parepare berwenang untuk menentukan nama jembatan itu. Penamaan proyek tersebut bisa dikuatkan lewat regulasi seperti dalam bentuk peraturan wali kota (perwali).
"Cukup Perwali saja. Di Perda itu ada dibahas tetapi tidak ada yang menyebutkan nama," kata Ketua Harian DPD II Golkar Parepare ini.
