.webp)
Pantauan detikcom, Kamis (28/12/2023), aksi unjuk rasa honorer Satpol PP ini berlangsung di halaman Kantor BPKD Mamasa. Pintu utama kantor BPKD tampak disegel menggunakan rantai baja yang diberi gembok setelah sebelumnya seluruh pegawai diminta meninggalkan ruangan.
Selain itu, pintu masuk menuju kompleks kantor Bupati Mamasa juga ditutup lalu dibentangkan kain putih bertuliskan 'Segera Bayar Honor Kami'. Massa aksi juga sempat membakar ban bekas.
"Ini adalah bentuk kekecewaan kami, sakit hati kami yang selalu dijanji," kata koordinator aksi Andi Reski kepada wartawan, Kamis (28/12).
Menurut Reski, hingga saat ini pembayaran gaji honorer Satpol PP di Mamasa yang jumlahnya mencapai 150 orang masih menunggak selama tiga bulan. Pemerintah setempat juga disebut belum mencairkan uang makan mereka selama enam bulan.
"Yang kami tuntut hari ini seperti yang kami lakukan lalu lalu, menyangkut gaji atau honor kami triwulan ke empat tahun ini, beserta uang makan triwulan tiga dan empat itu enam bulan. Itu yang kami tuntut saat ini," ungkapnya.
Dia menegaskan aksi penyegelan kantor BPKD Mamasa akan terus dilakukan hingga tuntutannya dipenuhi. Apalagi sejak tiga minggu terakhir, mereka telah berupaya menemui pejabat terkait mempertanyakan kejelasan honor namun hanya diberi janji.
"Sudah tiga minggu terakhir ini kami membawa berkas yang sampai saat ini belum terproses. Semua unsur pimpinan sudah kami datangi termasuk bapak Pj (penjabat bupati). Beliau mengatakan akan diproses pihak keuangan, tapi sampai saat ini belum terproses. Sampai gaji kami belum terproses, tidak akan ada terbuka akses yang kami tutup saat ini," jelasnya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamasa Muhammad Syukur mengungkapkan jika pihaknya masih berupaya menghitung kemampuan anggaran daerah untuk memenuhi tuntutan honorer Satpol PP.
"Jadi upaya kita menghitung kemampuan anggaran yang ada, setelah itu baru kita panggil perwakilan dengan menghitung kondisi kemampuan daerah. Tidak bisa tema-teman ngotot meminta sesuai apa yang dia harapan karena banyak yang kita pertimbangan," ungkap Syukur saat dikonfirmasi terpisah.
Lebih lanjut Syukur mengatakan pemerintah harus cermat mengatur anggaran. Sebab saat ini banyak biaya dikeluarkan untuk kegiatan yang sifatnya wajib apalagi akhir tahun.
"Apa yang mereka minta, apa yag mereka tuntut tuntut itu sementara diperhitungkan dengan kondisi kemampuan daerah, karena otomatis di akhir tahun banyak hal yang diperhitungkan. Bukan hanya Satpol PP, tapi seluruh OPD dan termasuk dana transferan yang sifatnya wajib seperti DAK harus peruntukannya jelas," ujarnya.
Syukur juga menyayangkan terjadinya aksi penyegelan yang dilakukan anggota Satpol PP karena berimbas pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, Satpol PP sebagai bagian dari pemerintah harus tunduk dan bijak mencari solusi terbaik untuk setiap persoalan.
"Itu tidak bisa dilakukan karena kantor itu tempat pelayanan publik, masyarakat harus dilayani di sana. Kalau mereka melakukan itu sama saja melakukan pelanggaran hukum dan itu bisa berhadapan dengan kepolisian. Menutup kantor bukan solusi, mereka (Satpol PP) harus tunduk karena mereka bagian dari pemerintah daerah yang selalu siap untuk berdiskusi mencari jalan keluar yang terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan honorer Satpol PP di Kantor BPKD Mamasa, Selasa (7/11). Massa menuntut gaji mereka yang menunggak selama 6 bulan.
"Iya (gaji menunggak) enam bulan. Intinya begini, untuk tahun ini (2023) tiga bulan triwulan ketiga, dan tahun lalu itu (2022) yang belum dibayarkan yang selalu kami tuntut itu tiga bulan juga triwulan keempat," kata Koordinator Aksi, Andi Reski kepada wartawan, Selasa (7/11).
(asm/asm)
