.webp)
Sejumlah anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), berunjuk rasa menuntut pembayaran gaji yang menunggak selama 6 bulan. Massa yang berstatus pegawai honorer tersebut pun menyegel Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa.
Aksi demo anggota Satpol PP honorer itu berlangsung di Kantor BPKD Mamasa, Selasa (7/11). Massa menyegel pintu masuk kantor menggunakan rantai baja lalu digembok.
 Foto: Honorer Satpol PP dan Damkar Mamasa menggelar demo menuntut gaji. (Dok. Istimewa) |
Pagar pintu masuk menuju kompleks kantor Bupati Mamasa juga ditutup lalu dibentangkan poster putih bertuliskan, 'Segera Bayar Honor Kami'. Anggota Satpol PP yang berunjuk rasa juga membakar ban bekas di halaman kantor Bupati Mamasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya (gaji menunggak) enam bulan. Intinya begini, untuk tahun ini (2023) tiga bulan triwulan ketiga, dan tahun lalu itu (2022) yang belum dibayarkan yang selalu kami tuntut itu tiga bulan juga triwulan keempat," kata Koordinator Aksi, Andi Reski kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).
Menurut Reski, sedikitnya 178 tenaga honorer Satpol PP dan Damkar yang gajinya belum dibayarkan selama enam bulan. Adapun gaji mereka sebanyak Rp 500 ribu per bulan.
"178 orang dengan Damkar. (Gaji) 500 ribu rupiah per kepala (bulan)," tuturnya.
Reski menegaskan, aksi penyegelan kantor BPKD ini akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka menantikan surat perintah pencairan dana (SP2D) terbit.
"Sampai tidak keluar kami punya dana tetap kami segel. Sampai keluar SP2D dan dilaksanakan pencairan kami tidak akan pernah membuka," tutur Reski.
Sementara Asisten I Bidang Pemerintah Setda Mamasa Mambu mengungkapkan jika pembayaran honor Satpol PP Mamasa telah dikomunikasikan dengan dinas terkait. Dia berjanji SP2D untuk pembayaran gaji segera keluar.
"Masalahnya ini kan keterlambatan pembayaran honorarium mereka, tapi saya sudah komunikasi dengan kepala dinas pengelola keuangan, sudah dalam proses. Mudah-mudahan hari ini juga keluar SP2D-nya, sambil berproses di keuangan," ungkap Mambu.
Mambu menegaskan pemerintah setempat pasti akan membayarkan gaji tenaga honorer Satpol PP. Keterlambatan pembayaran gaji diakui karena memperhatikan kondisi keuangan daerah.
"Mungkin karena teknis di keuangan, mungkin karena baru ada lagi pencairan masuk ini. Jadi tentunya ada lagi uang baru bisa keluar lagi, mungkin di keuangan itu kan selalu memperhatikan kasnya, pada saat dana tersedia pasti dibayar," pungkasnya.
(sar/asm)
