.webp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap sebanyak 267 kejadian bencana terjadi selama tahun 2023. Selain itu, BPBD Sulsel juga mencatat 670 kasus kebakaran selama satu tahun belakangan ini.
"Khusus untuk di Sulsel berada di 267 kejadian. Tapi itu khusus untuk bencana alam, belum dihitung, dimasukkan kebakaran pemukiman," ujar Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Amson Padolo kepada detikSulsel, Jumat (22/12/2023).
Amson menjelaskan pada dasarnya kebakaran pemukiman tidak termasuk kategori bencana alam berdasarkan standardisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, jika tetap dimasukkan ke dalam data provinsi Sulsel, maka totalnya adalah 937 kasus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di BNPB itu, kebakaran pemukiman itu nda masuk dalam kategori bencana. Tapi kalau kita masukkan di provinsi, dia sudah 937 kejadian. Jadi ada 670 kasus kebakaran rumah selama tahun 2023," paparnya.
Dia menambahkan 267 kasus bencana alam yang terjadi di Sulsel dalam setahun ini telah ditangani dengan baik. Meskipun beberapa di antaranya, kata Amson, BPBD Sulsel hanya memberikan rekomendasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) lain untuk melakukan tindaklanjut dari dampak bencana alam yang terjadi.
"Yang tanggap darurat itu sudah kita tindaklanjuti. Karena kejadian rehabilitasi dan rekontruksi kita sudah siapkan rekomendasi. Tapi yang mengerjakan rekomendasi itu unit lain," sebutnya.
Amson lalu memberi contoh kasus longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Sinjai dan meminta agar rumah yang terkena diperbaiki. Dia menyebut, permintaan itu tidak dapat diakomodir lantaran berada di luar jangkauannya.
"Misalnya, longsor di Sinjai. Sinjai meminta penanganan terkait perbaikan rumah, perbaikan sarana jalan. Rumah itu kan dibawahi oleh Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan). Kalau jalan dibawahi oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK)" bebernya.
"Jadi kita nda sampai penanganan sedetail itu, karena kita pada proses pemberian rekomendasi saja. Rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh OPD terkait," lanjut Amson.
Dia menambahkan BPBD Sulsel hanya berwenang menangani dan menindaklanjuti bencana alam yang sifatnya tanggap darurat. Misalnya, teknologi modifikasi cuaca (TMC) dalam menangangi kekeringan panjang akibat El Nino dan penggalian sumur bor di beberapa daerah.
"Kecuali yang bersifat tanggap darurat. Tanggap darurat itu seperti TMC kemarin dalam menangani El Nino. Pembuatan sumur bor, bagaimana kita melakukan penanganan terkait korban yang hilang 5 orang. Walaupun tidak ditemukan," tuturnya.
Amson kemudian menuturkan bencana alam yang paling besar dampaknya adalah banjir bandang dan longsor. Akan tetapi, pada hakikatnya bencana alam yang terjadi di Sulsel dampaknya sama-sama besar bagi masyarakat.
"Kita mengkategorikan bencana itu sama semua. Bencana alam itu kalau menimbulkan korban jiwa, korban harta. Jadi yang paling besar dampaknya itu kayak banjir, longsor," pungkasnya.
Selanjutnya, dari data yang diterima detikSulsel, setidaknya ada 12 jenis bencana alam yang didata oleh BPBD Sulsel. Yaitu, banjir, gelombang pasang, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrim, dan gempa bumi. Kemudian kebakaran, angin kencang, angin puting beliung, abrasi, karhutla, dan kekeringan.
Jenis bencana alam itu didata kejadiannya di 24 kabupaten/kota di Sulsel setiap bulannya, mulai Januari hingga November. Secara kumulatif, pada Januari tercatat 73 kasus, Februari 118 kasus, Maret 53 kasus, April 57 kasus, dan menurun pada Mei di 47 kasus.
Lalu grafik itu naik kembali pada Juni dengan 58 kasus. Lalu terus menanjak di bulan Juli 87 kasus, Agustus 87 kasus, September 155 kasus, Oktober 171 kasus, dan kembali melandai di bulan November dengan 60 kasus.
(asm/ata)
