Alasan 12 ASN Parepare Tidak Tahu Regulasi Saat Diduga Tak Netral di Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memproses 12 aparatur sipil negara (ASN) yang diduga tidak netral di Pemilu 2024. Berdasarkan hasil klarifikasi, mereka beralasan tidak mengetahui regulasi terkait netralitas ASN.

"Pada prosesnya mereka bilang tidak tahu aturan dan regulasinya," ujar Ketua Bawaslu Parepare Muh Zainal Asnun kepada detikSulsel, Jumat (8/12/2023).

Zainal pun mengaku telah melakukan pencegahan agar alasan serupa tidak lagi menjadi dalih bagi ASN untuk melanggar netralitas. Salah satunya dengan menyurati seluruh ASN di Parepare.

"Makanya kami surati 3.457 ASN di Parepare ini semua perorang agar tak ada lagi alasan sekaligus bentuk sosialisasi dari kami," tegasnya.

Adapun kasus 12 ASN yang diproses Bawaslu Parepare itu hasilnya telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Salah satu di antaranya merupakan Camat Bacukiki, Saharuddin, yang diduga mendukung caleg bernama Muh Ilhamsyah, anak matan Wali Kota Parepare Taufan Pawe.

"Pak Camat yang terakhir atau yang ke-12. Sebelumnya ada 11 ASN lain yang sudah diteruskan ke KASN untuk diproses," imbuhnya.

Zainal menambahkan 12 ASN yang berproses di KASN juga akan dikoordinasikan ke Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali. Dia mengaku belum mengetahui sanksi apa yang akan mereka dapatkan.

"Kalau dari KASN itu ke Pj Wali Kota langsung. Saya belum tahu perkembangannya (apakah sudah dijatuhkan sanksi ke ASN yang melanggar)" imbuhnya.

Dengan jumlah kasus itu, lanjutnya, maka Parepare disebutnya cukup rawan di Pemilu 2024. Apalagi kasus pelanggaran netralitas ASN juga tinggi ketika Pemilu dan Pilkada lalu, meski datanya tak dirincikan.

"Secara data memang banyak yang kita proses sehingga Parepare dianggap rawan pelanggaran netralitas ASN," katanya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.