.webp)
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap 494 aset belum bersertifikat dari total 1.281 aset bidang tanah. Pihaknya menyebut ini merupakan tugas yang berat.
"Kami laporkan juga terkait dengan total bidang tanah yang kita miliki sebanyak 1.281 bidang tanah. 787 itu sudah bersertifikat, terus yang belum bersertifikat itu 494. Jadi memang tugas masih berat," kata Kepala BKAD Sulsel Salehuddin di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (15/11/2023).
Hal tersebut diungkapkan Salehuddin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/11). Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel Tri Wibisono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Izin Pak Kanwil, memang masih ada 494 bidang tanah kami yang belum ada sertifikatnya," celetuk Salehuddin.
Salehuddin mengatakan rapat koordinasi itu merupakan upaya untuk mengatur tata kelola dan manajemen aset milik Pemprov. Utamanya terkait aset profil, pembiayaan sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D).
"Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah sebagai langkah dan diskusi dalam penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan barang milik daerah. Khususnya terkait dengan pensertifikatan aset dan penyelesaian P3D sesuai dengan UU 23 tahun 2014," bebernya.
Dia mengaku P3D ini menjadi urusan yang belum selesai. Di antaranya di bidang perhubungan, bidang kelautan, hingga bidang pendidikan.
"Terus terkait dengan P3D ini masih adalah 4 urusan yang belum selesai. Bidang perhubungan terkait dengan terminal dan pelabuhan pengumpan," sebutnya.
"Bidang kelautan juga ada, bidang kehutanan juga ada, bidang pendidikan juga masih ada terkait SLB. Ini malahan masih ada 9 kabupaten/kota yang belum menyerahkan," tutup Salehuddin.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin curhat sertifikasi aset milik Pemprov Sulsel baru 50%. Bahtiar menyebut persoalan ini dilatarbelakangi tata kelola aset yang rumit.
"Baru 50% aset Sulsel yang baru tercatat, ya? Baru 50% yang punya sertifikat. Nah, bayangkan coba aset Sulsel baru 50% yang ada sertifikatnya," kata Bahtiar sambutan dalam Rakor tersebut, Rabu (15/11).
Bahtiar lalu mengungkit penyebab kerumitan pemerintah daerah dalam mengelola asetnya. Utamanya terkait personel, pembiayaan sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D).
"Kenapa aset kita ini menjadi khususnya P3D ini bermasalah, tambah rumit administrasi aset. Jadi ini berubah seiring manajemen pemerintahan. Dulu sebelum 98 semua serba sentralisasi. Miliknya pusat, daerah itu tidak jelas apa yang dipunyai," jelasnya.
(hsr/hsr)
