.webp)
Penertiban alat peraga kampanye (APK) tengah gencar dilakukan termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Partai politik (parpol) pun kapok memasang baliho atau spanduk dukungan calon presiden (capres) sebelum masa kampanye karena dinilai bisa merugikan partai sendiri.
Diketahui, KPU RI menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 dimulai 28 November 2023. Namun sejumlah atribut kampanye berupa baliho maupun spanduk caleg hingga capres marak di setiap sudut jalan.
Partai Demokrat Sulsel termasuk salah satu parpol yang alat peraga kampanyenya ditertibkan. Pihaknya lelah baliho atau spanduk yang awalnya sudah dipasang, namun belakangan dicabut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita agak tahan dulu, capek kita sudah pasang, tapi dicabut," keluh Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah alias Ulla kepada wartawan di DPRD Sulsel, Kamis (26/10/2023).
Ulla mengatakan Partai Demokrat sudah menyiapkan alat peraga kampanye dukungan capres 2024. Namun atribut tersebut baru akan dimaksimalkan ketika masuk masa kampanye.
"Kalau masa kampanye, kita gas terus," ucap Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Ulla menegaskan arah dukungan Demokrat di Pilpres 2024 sudah jelas. Pihaknya menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
Namun pihaknya menahan diri untuk memulai mengkampanyekan pasangan itu lewat media baliho atau spanduk. Dia lantas menyinggung adanya peringatan dari Bawaslu.
"Kita mau pasang (baliho Prabowo-Gibran) tapi ada penyampaiannya Bawaslu. Dia mau sapu bersih tanggal 4 sampai tanggal 29 (Oktober)" ucap Ulla.
Menurut Ulla, DPP Demokrat sudah menginstruksikan ketua DPD se-Indonesia memenangkan duet Prabowo-Gibran. Kendati ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dipilih sebagai cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju.
"Ketua DPD diminta menyampaikan kepada semua kader sampai di tingkat bawah, gas pol," tegasnya.
Ulla menegaskan Demokrat sudah berkomitmen mendukung penuh Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Dukungan itu sudah final meski siapapun cawapresnya.
"Kita sudah berkomitmen mendukung penuh Pak Prabowo sebagai Capres. Mau wakilnya tiang listrik sekalipun, tetap kita di situ," imbuh Ulla.
PDIP Sulsel Pakai Media Lain
Sementara DPD PDI Perjuangan Sulsel memilih bermain aman untuk mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Pasalnya sejumlah alat peraga kampanye yang telanjur disebar terkena imbas penertiban.
"Iya itu baliho perkenalan baliho Ganjar (yang ditertibkan). Yang ada di Makassar sudah ditertibkan," ujar Juru Bicara PDIP Sulsel Muhammad Iqbal Arifin kepada detikSulsel, Jumat (27/10).
Tidak hanya capres, alat peraga kampanye caleg juga ditertibkan. Namun dia menyadari penertiban itu hal yang wajar dan justru merugikan lantaran belum memasuki masa tahapan kampanye.
"Ketentuannya memang seperti itu, satu sisi bukan merugikan partai tapi merugikan calegnya, berapa biaya mesti dia keluarkan membuat baliho itu. Tapi kalau itu menjadi ketentuan pelaksana pemilu kita harus tunduk dengan itu," tuturnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
"Untuk PDIP sendiri di beberapa daerah alat peraga kampanye tidak melulu baliho. Ada kartu nama, khususnya caleg PDIP yang juga mengikutkan foto capres-cawapres," ucapnya.
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Sulsel ini menambahkan, tim kampanye daerah sudah diminta aktif melakukan sosialisasi. Kampanye dilakukan di bawah komando Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto yang merupakan Wali Kota Makassar.
"Kalau di PDIP sendiri yang dipercayakan ke Pak Danny Pomanto kita sudah bikin penetrasi ke semua kabupaten di Sulsel," tegas Iqbal.
Golkar Sulsel Tidak Mau Rugi
DPD I Partai Golkar menegaskan untuk mengikuti ketentuan tahapan kampanye yang ditetapkan KPU. Pihaknya belum mau tancap gas memasifkan baliho atau spanduk dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran sebelum masa kampanye.
"Akan ada jadwalnya, kalau dipasang tidak sesuai jadwalnya nanti Bawaslu cabut, nanti rugi bandar," kata Sekretaris Golkar Sulsel Marzuki Wadeng saat dihubungi, Jumat (27/10).
Marzuki menyadari alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk atau baliho wajar ketika ditertibkan karena memang belum memasuki tahapannya. Dia tidak mempermasalahan manakala ada atribut kampanye mengatasnamakan Golkar juga ditertibkan.
"Untuk pemasangan APK pilpres, kita Golkar Sulsel dan kabupaten/kota itu menunggu petunjuk dari tim pemenangan nasionalnya Prabowo-Gibran kan baru dibentuk tim pemenangannya di pusat," katanya.
Marzuki mengaku pemasangan baliho atau spanduk dukungan capres memang belum gencar dilakukan. Dia menegaskan jika struktur tim pemenangan di tiap daerah sudah rampung, kampanye akan masif dilakukan.
"Seluruh partai pendukung termasuk Golkar mungkin belum bergerak pasang baliho capres-cawapres. Kecuali Gerindra yah, kita masih menunggu perintahnya dari tim pemenangan pusat," jelas Marzuki.
Pemkot Makassar Surati Parpol
Diketahui, Pemkot Makassar gencar menertibkan baliho caleg hingga capres yang mejeng di berbagai sudut kota Makassar. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menyebut timnya sudah menertibkan 500 baliho termasuk di antaranya reklame.
"Jadi ada sekitar 500, bukan titik sebenarnya, 500 reklame yang ditemukan. Itu yang kita amankan," ujar Kepala Bapenda Makassar Firman Pagarra saat dikonfirmasi, Rabu (25/10).
Pemkot Makassar sedianya sudah menyurati parpol untuk menertibkan sendiri alat peraga kampanye sebelum pemerintah turun tangan. Dalam surat bernomor: 973/28/HIM/Bapenda/X/2023, Pemkot memberi batas waktu hingga 23 Oktober 2023.
"Kebetulan ini juga sudah diimbau kepada seluruh partai-partai, untuk menertibkan sendiri, dikasih waktu kemarin," jelasnya.
Firman mengatakan baliho maupun spanduk ditertibkan karena dianggap menggangu merusak tata kota. Reklame juga dicopot jika ditempatkan tidak sesuai dengan peruntukan.
"Kalau kita lihat dasar-dasarnya kan ada peraturan wali kota melibatkan ruang terbuka hijau, tentang bagaimana reklame, memang ada beberapa aturan di jalan-jalan protokol, di pohon-pohon, itu tidak boleh," papar Firman.
Simak Video "Video Bahlil Sapa Pramono di Musda Golkar: Senior dan Guru Saya"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/ata)
