.webp)
Fraksi PAN DPRD Sulsel sepakat untuk dilalukan rasionalisasi Rancangan APBD tahun 2024 (RAPBD 2024). Pihaknya mendorong agar anggaran difokuskan untuk program kesejahteraan masyarakat, khususnya ketahanan pangan.
"Salah satunya ketahanan pangan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul ke depannya seperti misalnya kekeringan, dampak bencana dan lainnya," kata Wakil Ketua Fraksi PAN Andi Irwandi Natsir saat dihubungi detikSulsel, Rabu (25/10/2023).
Irwandi menekankan agar anggaran yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara langsung dihindari. Anggaran sebaiknya difokuskan pada penyelesaian persoalan yang dialami masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus fokus pada upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung hari ini. Termasuk soal ketahanan pangan, kekeringan, penanggulangan bencana, yang begitu menurut saya harus prioritas," terangnya.
Dia juga sepakat jika anggaran perjalanan dinas, bimtek dan sosialisasi yang tidak terlalu penting agar dipangkas. Olehnya, lanjut Irwandi, Fraksi PAN sangat setuju rasionalisasi anggaran dilakukan.
"Saya kira Fraksi PAN pasti sangat setuju. Yang kita tunggu saat ini pagu setiap SPKD dalam rangka mem-break down beberapa program prioritas. Apa yang menjadi program prioritas Pak Pj (gubernur) kita dukung. Kita menunggu pagu setiap SPKD untuk dilakukan pembahasan," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin sempat menolak RAPBD 2024 senilai Rp 10,446 triliun. RAPBD tahun 2024 tersebut telah disesuaikan dan diproyeksi turun menjadi Rp 10,2 triliun.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan penyusutan proyeksi dilakukan setelah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan rasionalisasi terhadap target pendapatan RAPBD 2024. Hal tersebut diungkapkan Syahar usai rapat terkait RAPBD tahun 2024 di DPRD Sulsel, Selasa (24/10).
"Dulu tertulis 10 triliun 446 miliar (Rp 10,46 triliun). Dicek lagi Bapenda. Bapenda, berapa sebenarnya target pendapatan mu? Jangko terlalu tinggi tulis, yang rasional mo," ujar Syahar.
Dia menyebut langkah itu dilakukan untuk menghindari rancangan anggaran yang keliru. Apalagi, kata Syahar, proyeksi yang keliru itu berpotensi untuk melahirkan utang baru di tahun 2025.
"Karena jangan sampai ditulis Rp 10,466 nanti belanja lagi Rp 10,466. Jadi tahun 2025 ada utang baru lagi," ungkapnya.
(sar/asm)
