.webp)
Fraksi PKB DPRD Sulsel meminta Pemprov bersama Badan Anggaran (Banggar) cermat merasionalisasi sejumlah program dalam rancangan APBD tahun 2024 (RAPBD 2024). Pihaknya mengusulkan agar anggaran perjalanan dinas yang tidak penting dikurangi untuk tahun depan.
"Perjalanan dinas pasti dikurangi, anggaran makan dan minum, nanti yang begitu-begitu (dihilangkan)," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel Azhar Arsyad kepada detikSulsel di kantornya, Rabu (25/10/2023).
Azhar meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel bersama Banggar tidak memforsir anggaran untuk kegiatan seremonial. Apalagi jelas perintah pemerintah pusat soal sejumlah fokus porsi anggaran pada 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan terlalu banyak anggaran terbuang untuk kegiatan seremonial sebenarnya. Presiden juga bilang dana stunting itu 60 persen lebih hanya untuk seminar dan rapat," ujarnya.
Ketua DPW PKB Sulsel ini mengatakan anggaran untuk persiapan Pemilu 2024 termasuk hal prioritas. Anggaran program yang menyentuh pelayanan dasar warga juga tidak boleh diganggu gugat.
"Karena ini Pj (gubernur) prioritasnya hanya fokus dana pemilu atau politik, stunting, ketahanan pangan. Apalagi masih rendah stunting dan gizi buruk di sini," jelasnya.
Menurutnya ada beberapa sektor yang alokasi anggarannya tidak bisa ditawar. Salah satu urusan wajib yang dimaksud terkait pendidikan.
"Misalnya soal pendidikan, tidak bisa dihilangkan, harus tetap fokus di situ. Kemudian ketahanan pangan, soal stunting, diknas dan pertanian. Apa yang menjadi prioritas Pj itu harus dijalankan supaya Sulsel ini bisa lepas landas, jangan terlalu tertinggal," tambah Azhar.
Azhar melanjutkan soal pendidikan yang paling penting di Sulsel adalah pengadaan sekolah SMA mengingat masih banyak daerah kekurangan SMA. Begitu pula untuk anggaran kesehatan juga harus menjadi prioritas.
"Sangat bermasalah kalau penerimaan siswa baru. Misalnya di Pinrang ada kecamatan hanya satu SMA, sementara banyak SMP nya. Di sini juga, di Kecamatan Makassar kan tidak ada SMA nya," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin sempat menolak RAPBD tahun 2024 senilai Rp 10,446 triliun. RAPBD tahun 2024 tersebut telah disesuaikan dan diproyeksi turun menjadi Rp 10,2 triliun.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan penyusutan proyeksi dilakukan setelah dilakukan rasionalisasi pendapatan terhadap RAPBD 2024. Hal tersebut diungkapkan Syahar usai rapat terkait RAPBD tahun 2024 di DPRD Sulsel, Selasa (24/10).
"Dulu tertulis 10 triliun 446 miliar (Rp 10,46 triliun). Dicek lagi Bapenda. Bapenda, berapa sebenarnya target pendapatan mu? Jangko terlalu tinggi tulis, yang rasional mo," ujar Syahar.
Dia menyebut langkah itu dilakukan untuk menghindari rancangan anggaran yang keliru. Apalagi, kata Syahar, proyeksi yang keliru itu berpotensi untuk melahirkan utang baru di tahun 2025.
"Karena jangan sampai ditulis Rp 10,466 nanti belanja lagi Rp 10,466. Jadi tahun 2025 ada utang baru lagi," ungkapnya.
(sar/asm)
