Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin disorot gegara menyebut Sulsel dilanda kebangkrutan imbas defisit anggaran Rp 1,5 triliun pascakepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sampai meluruskan istilah yang digunakan Bahtiar tersebut.
Diketahui, Bahtiar mengutarakan kondisi keuangan Pemprov Sulsel itu saat pidato pengantar nota keuangan Rancangan ABPD 2024 di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (11/10). Bahtiar menganalogikan Sulsel sebagai kapal yang sudah tenggelam sebelum dirinya mengambil alih nakhodanya.
"Kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut. Saya ini pemimpin nakhoda, kapal Sulsel sudah tenggelam," ujar Bahtiar di hadapan anggota DPRD Sulsel, Rabu (11/10/2023).
Bahtiar mengaku defisit terjadi akibat perencanaan APBD yang keliru selama bertahun-tahun. Menurutnya, perencanaan program tidak disesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia.
"Berarti perencanaan keliru bertahun-tahun kan. Program lama itu perencanaan di langit uangnya tidak ada. Jadi defisit itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin," jelasnya.
Belakangan, pernyataan Bahtiar menuai sorotan dari berbagai pihak. Omongan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri itu dianggap berlebihan.
Kemenkeu Nilai Istilah Bangkrut Tidak Tepat
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo turut menyoroti istilah yang digunakan Bahtiar. Prastowo menganggap pernyataan Bahtiar yang menyebut Sulsel bangkrut tidak tepat.
"Penggunaan istilah 'bangkrut' sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini," kata Prastowo dalam keterangannya dilansir dari detikFinance, Senin (16/10).
Prastowo menyebut masalah yang dihadapi Pemprov Sulsel bukan dari sisi solvabilitas atau kemampuan melunasi utang jangka panjang, melainkan terkait likuiditas alias kesulitan melunasi utang jangka pendek. Pasalnya angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan.
"Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang prudent," ungkapnya.
Prastowo menyebut pihaknya sudah melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel. Hasilnya, menunjukkan kinerja keuangan Pemprov dianggap kurang sehat.
"Hasil analisis LKPD 2022 dan LRA 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas. Untuk 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulsel," jelasnya.
Namun demikian, tingginya kewajiban utang Pemprov Sulsel dianggap masih bisa dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Terlebih daerah tersebut punya akumulasi tinggi dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data per September 2023, Prastowo menyebut SILPA Pemprov Sulsel sebesar Rp 676 miliar. Prastowo mengatakan kondisi ini diprediksi tetap terjaga hingga akhir tahun melihat tren realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di dua tahun sebelumnya.
"Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov Sulsel dapat melakukan negosiasi utang jangka pendek; restrukturisasi utang jangka panjang; optimalisasi pendapatan dan efisiensi, serta realokasi belanja untuk menekan SILPA; dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir," beber Prastowo.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/ata)