GP Ansor Kecam Penolakan Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel Parepare

Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengecam adanya penolakan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihaknya menganggap dasar penolakan warga karena wilayah pembangunannya mayoritas muslim dinilai tidak masuk akal.

"Ini persoalan kebhinekaan bahwa siapapun di Indonesia dan dimanapun, dia berhak membangun fasilitas apapun. Asalkan sesuai dengan aturan dan ada izin," kata Ketua GP Ansor Parepare Rusman kepada detikSulsel, Senin (9/10/2023).

Rusman menilai alasan warga menolak pembangunan sekolah tidak relevan jika hanya dengan dalih aspek kondisi sosial kultural atau mayoritas muslim. Dia menyebut jika alasan sosial kultural, maka saat muslim membangun di Tana Toraja pasti menimbulkan polemik juga.

"Ini kan selalu alasannya tidak cocok karena kondisi sosial kultural masyarakat di situ. Nah pertanyaannya, warga muslim saat membangun di Toraja apakah juga orang Kristen mengesampingkan sosial kultural di sana," tegasnya.

Dia pun mengecam pernyataan penolakan dengan alasan kondisi mayoritas agama tertentu atau kondisi sosial kultural. Sebab menurut dia, setiap orang punya kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia.

"Itu kan tidak boleh ada pernyataan seperti itu (alasan menolak karena mayoritas islam) karena apapun agamamu, apapun sukumu selama ada di wilayah di Indonesia maka punya hak yang sama dengan sebagai warga negara," tegasnya.

Terpisah, Ketua GP Ansor Sulsel Rusdi Idrus juga sependapat dengan Rusman. Menurut dia penolakan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel itu merusak tatanan dan nilai-nilai ke-Indonesia-an yang selama ini dijaga.

"Kejadian ini (penolakan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel) mencoreng kebhinekaan, merusak tatanan dan nilai-nilai ke-Indonesiaan, bahwa Indonesia itu ada karena keberagaman termasuk agama," imbuhnya.

Menurutnya, alasan penolakan karena di lokasi akan dibangun Sekolah Kristen Gamaliel merupakan lokasi dengan mayoritas muslim dinilai terkesan dibuat-buat. Bahkan kata dia tak masuk akal untuk diterima.

"Tentu ini sangat disayangkan kalau dasarnya hanya karena di tempat itu mayoritas warga muslim. Ini sungguh tidak masuk akal," tegasnya.

Dia menyebut pendirian lembaga pendidikan punya aturan yang jelas. Jika aturan tersebut dipenuhi, maka tak ada alasan lagi untuk membatalkan pembangunannya.

"Apalagi pendirian lembaga pendidikan sudah ada aturannya. Jika aturan dan perizinan memenuhi syarat, maka tidak ada alasan pembatalan hanya karena desakan dari kelompok tertentu dengan alasan di situ mayoritas muslim," imbuh Rusdi.

Dia pun menilai ada oknum yang mencoba melakukan provokasi terhadap warga untuk melakukan penolakan. Ia mendesak kepada pemerintah dan aparat terkait untuk menindak tegas.

"Saya yakin ini ada yang provokasi warga tersebut. Karena itu GP Ansor meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menindak tegas," paparnya.

Rusdi lebih lanjut menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan kelompok intoleran yang ada. Apalagi jika sudah jelas tidak ada alasan pembatalan (pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel).

"Negara tidak boleh kalah dengan kelompok intoleran hanya karena desakan dari kelompok tertentu dengan alasan di situ mayoritas muslim," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.